UMKM camilan dari Kota Bandung, Rasa Juara, sukses menjual produk secara online dan offline. IDN Times/Debbie Sutrisno
Selain pendampingan, Kementerian UMKM juga menyiapkan dua fasilitas utama bagi pelaku usaha, yakni akses pembiayaan dan akses pasar. Untuk pembiayaan, kementerian menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta sejumlah bank swasta nasional.
Sementara untuk memperluas pasar, pemerintah melibatkan pengusaha besar, jaringan pemasaran di dalam maupun luar negeri, serta memanfaatkan peran SMESCO Indonesia sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian UMKM.
"Untuk fasilitas pembiayaan, ada dukungan dari Himbara dan bank-bank swasta nasional. Sementara dari sisi pasar, kami merancang kebijakan dengan melibatkan para pengusaha nasional besar maupun pihak-pihak pemasaran dari dalam dan luar negeri," tutur Helvi.
Ia berharap kolaborasi melalui Kumitra dapat memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini, sektor UMKM disebut telah berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap perekonomian Indonesia dan diharapkan terus meningkat melalui penguatan ekosistem kewirausahaan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian UMKM, Indonesia memiliki sekitar 56 juta unit UMKM mengacu pada data BPS-Sakernas 2024. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat memiliki 5.429.638 unit usaha atau sekitar 9 persen dari total UMKM nasional.
Besarnya jumlah pelaku UMKM di Jawa Barat dinilai menjadi potensi yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas usaha dan perluasan jejaring kemitraan.
Melalui program Kumitra, Kementerian UMKM menargetkan 2.000 usaha mikro terfasilitasi pada 2026. Program ini juga diproyeksikan menghasilkan 500 kemitraan dengan nilai transaksi mencapai Rp500 miliar, serta menciptakan sekitar 6.000 lapangan kerja.
Pendampingan dilakukan sejak tahap pra-bisnis melalui penyusunan profil pelaku usaha, pemetaan kebutuhan pembeli (buyer), business matching secara daring maupun luring, hingga penyusunan estimasi transaksi