Bandung, IDN Times - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan kawasan Cicaheum menjadi bagian dari pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kota/kabupaten di wilayah Cekungan Bandung.
Menurut Farhan, proyek tersebut membutuhkan penyesuaian dan komunikasi dengan berbagai pihak terdampak, termasuk pedagang dan operator kendaraan umum.
Farhan mengatakan, pengembangan BRT Bandung Raya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung karena sistem transportasi tersebut akan menghubungkan sejumlah daerah di kawasan Bandung Raya.
“Cicaheum itu sebetulnya, eh, gini, ini adalah salah satu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dengan program BTR-nya, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kota,” kata Farhan.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah provinsi diperlukan karena proyek tersebut menyangkut banyak daerah.
“Karena BTR ini menyangkut berbagai kota kabupaten yang ada di Cekungan Bandung. Jadi memang ini tanggung jawabnya,” ujarnya.
Farhan menuturkan, saat ini pemerintah masih terus melakukan dialog dengan pedagang dan operator kendaraan umum di kawasan Cicaheum agar proses penyesuaian bisa diterima semua pihak.
“Maka memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Nah, tentu perlu ada penyesuaian,” katanya.
Ia menyebut, proses penyesuaian itu dilakukan agar konsep BRT Bandung Raya bisa berjalan sesuai rencana. Terkati adanya pihak yang bertahan, Farhan mengatakan proses tersebut masih membutuhkan komunikasi.
“Iya, makanya ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama,” katanya.
Farhan menjelaskan, dalam konsep BRT Bandung Raya nantinya angkutan kota tidak lagi berada di terminal, melainkan berfungsi sebagai feeder atau pengumpan.
“Eh, angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti mah angkot kan tidak ada terminalnya,” ujarnya.
Menurut dia, pola operasional angkot akan berubah menjadi kendaraan penghubung menuju jalur utama BRT. Komunikasi juga terus dilakukan dengan para kepala daerah dan dinas perhubungan di wilayah terkait.
“Saya sebagai kepala daerah di Kota Bandung itu terus melakukan komunikasi dengan semua kepala daerah yang terlibat dan dinas-dinas perhubungan khususnya itu melakukan komunikasi juga yang sangat erat, terutama dengan kelompok-kelompok terdampak, terutama para operator kendaraan umum,” ujarnya.
Farhan juga memastikan terdapat skema kompensasi untuk para pedagang terdampak.
“Untuk pedagang ada. Nah, itu nilainya yang tahu Dinas Perhubungan, tapi ada,” ucapnya.