Uang dari Program Poe Ibu Dipakai Bangun 18 Rutila di Garut Selatan
- Dana Gerakan Poe Ibu, berupa tabungan Rp1.000 per hari dari ASN Pemprov Jabar, dialokasikan untuk membangun 18 rumah tidak layak huni di Desa Girimukti, Cikelet, Garut.
- Pembangunan mencakup rumah dan fasilitas sanitasi MCK; tiga rumah telah selesai. Pemprov menilai hunian layak penting bagi peningkatan kesehatan, perumahan, dan permukiman warga.
- Warga juga didorong menanam pangan di sekitar rumah serta menerima bantuan ayam untuk protein hewani, sebagai upaya memperkuat gizi keluarga dan menekan stunting.
Bandung, IDN Times - Uang hasil dari Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Sehari Seribu dari ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan untuk membangun 18 rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi warga Desa Girimukti, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan program yang mendorong agar ASN mengalokasikan seribu Rupiah setiap harinya merupakan bagian dari upaya pemprov meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi perumahan, permukiman, sanitasi, kesehatan hingga ketahanan pangan.
"Diinisiasi Pak Gubernur, kita mengadakan program namanya Poe Ibu, Sapoe Sarebu. Hasil dari Sapoe Sarebu dialokasikan untuk membantu warga masyarakat yang rumahnya kurang layak," kata Herman dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
1. Saat ini baru tiga rumah yang sudah selesai pembangunannya
Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Menurut Herman, dana yang terkumpul dari Gerakan Poe Ibu digunakan untuk membantu pembangunan sekitar 18 rumah warga di Cikelet. Selain pembangunan rumah, program tersebut juga mencakup penyediaan sarana sanitasi seperti mandi, cuci, kakus (MCK).
"Yang baru selesai baru tiga rumah," ucapnya.
Herman mengatakan pembangunan rumah dan fasilitas sanitasi tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menantikan peningkatan kualitas hunian.Dia menilai hunian yang layak memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Masyarakat menunggu adanya peningkatan kualitas kehidupan, utamina di bidang kesehatan, perumahan, dan permukiman," katanya.
2. Masyarakat juga diminta menanam cabai dan beternak ayam
Sekretariat Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman saat menghadiri Rilis Berita Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar di kantor BPS Jabar, Kota Bandung, Kamis (2/5). (dok. Pemdaprov Jabar) Selain pembangunan rutilahu, Herman mengatakan Pemprov Jabar juga mendorong masyarakat Cikelet memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam berbagai komoditas pangan.
Salah satunya, masyarakat didorong menanam cabai, bawang daun, tomat hingga sayuran lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat asupan gizi keluarga.
"Minimal kalau bertanam, itu apa saja, kalau tidak panen, itu ayam. Sehingga asupan gizinya bisa dimanfaatkan," ujarnya.
3. Bantuan ini juga diklaim bisa menekan gizi buruk
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Pemprov Jabar juga menyiapkan bantuan ayam untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai sumber protein hewani. Herman berharap masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dapat mengembangkan sumber pangan secara mandiri di lingkungan tempat tinggal.
Menurutnya, pemenuhan protein hewani dan perbaikan kualitas hunian menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan persoalan gizi buruk dan stunting.
"Supados masyarakat raharja tur rahayu, rumah dibangun, rumah dibedah, jadi layak untuk kehidupan," tuturnya.
Pembangunan rutilahu di Cikelet dilakukan secara kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPMPTSP Jabar dan Setwan DPRD Jabar, BKD Jabar bersama Bapenda Jabar, juga OPD lainnya.
Sebelumnya, KDM meluncurkan program Poe Ibu, yakni gerakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menabung Rp1.000 setiap hari. Dana yang terkumpul nantinya disalurkan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat di Jawa Barat.
"Ada uang yang dikumpulkan, nanti di setiap OPD, setiap sekolah, di setiap dinas, kabupaten, sampai desa ada pos pelayanan masyarakat, pengaduan masyarakat untuk menyelesaikan problema sosial mereka," tutur KDM.
