Tolak Iuran Tapera, Buruh di Bandung Barat Rencana Gelar Aksi

Dia menilai skema perhitungan iuran Tapera itu jelas memberatkan kalangan buruh. Terkecuali, kata Dede, skema iurannya harus diubah yakni 2,5 persen ditanggung perusahaan dan 0,5 persen oleh pekerja atau buruh.

"Kalau skemanya diubah seperti itu kita sepakat karena sekarang saja potongan sudah banyak seperti BPJS, PPH 21, terus kalau ditambah Tapera ya habis gaji kita," kata Dede.

Pemerintah juga, kata dia, harus memberikan subsidi kepada para pekerja bukan kepada pemberi kerja atau perusahaan agar buruh bisa sejahtera dan memiliki rumah.

"Dalam program Tapera iurannya hanya dipotong dari perusahaan dan pekerja. Seharusnya pemerintah juga ikut iuran, jadi ada peran memberikan subsidi untuk rakyat," ucapnya.

Sebab begitu memberatkan, lanjut Dede, maka kalangan buruh di KBB bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak kebijakan tersebut. "Rencananya kami akan melakukan aksi pekan depan ke Pemda KBB, kedua DPRD KBB, dan terakhir ke pihak penyelenggaranya yaitu BPJS," ujarnya.

Pada unjuk rasa nanti, kata Dede, buruh akan menuntut pemerintah untuk mengubah skema iuran Tapera yakni 2,5 persen ditanggung perusahaan dan 0,5 persen oleh pekerja atau buruh.

"Kalau skemanya diubah seperti itu kita sepakat karena sekarang saja potongan sudah banyak seperti BPJS, PPH 21, terus kalau ditambah Tapera ya habis gaji kita," tuturnya.

Pihaknya juga meminta ada dewan pengawas pada program Tapera tersebut supaya ada keterbukaan, jangan sampai iuran yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya memberikan peluang korupsi.

"Untuk itu kami akan mengirimkan rekomendasi yang adil untuk buruh kepada Pemkab dan DPRD KBB terkait potongan iuran pada program Tapera tersebut," ujar Dede.