Tiga Menteri Kunjungi Kab. Bandung, Cari Solusi untuk Nasib UMKM

13 Des 2021, 20:00 WIB

IDN Times/Aris Darussalam

Kabupaten Bandung, IDN Times - Tiga Kementerian kabinet Joko Widodo baru saja mengunjungi Kabupaten Bandung untuk berkolaborasi dalam mempercepat program penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perorangan.

Dalam kolaborasi tersebut, ketiga kementerian berperan dalam tugasnya masing-masing. Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan percepatan pengurusan ijin usaha (NIB); Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pendampingan dan pembinaan usaha mikro dan kecil dalam proses NIB; sedangkan Kementerian BUMN memastikan akses pembiayaan bagi UMKM dan market demand.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pengurusan izin usaha terbilang mudah karena bisa dilakukan melalui handphone dan cukup menggunakan KTP elektronik.

"Izin usaha perseorangan via HP dan tanpa dikenakan biaya apapun. Berbeda dengan dulu yang rumit dan susah setengah mati," ujar Bahlil, di Gedung Sabilulungan, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pada Senin (13/12/2021).

1. Ada 430 ribu lebih NIB bagi pelaku usaha, yang 98 persen di antaranya merupakan UMKM perseorangan

IDN Times/Aris Darussalam

Saat ini, proses pengurusan NIB dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Indonesia yang dapat diunduh pada Google Playstore. Artinya, pelaku usaha dapat secara mudah mendapatkan NIB melalui perizinan online dengan menggunakan sistem OSS Berbasis Risiko.

Selain itu Bahlil pun mengatakan, saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan NIB sebanyak 430 ribu lebih bagi pelaku usaha, yang 98 persen di antaranya merupakan UMKM perseorangan.

"UMK kita formalkan agar bisa mendapat kredit bank," kata Bahlil.

Selain mempermudah perijinan usaha bagi UMK, Bahlil mengatakan langkah ini merupakan amanah UU Ciptaker khususnya Pasal 90, di mana melarang investor asing masuk ke sektor usaha yang modalnya di bawah Rp10 miliar.

2. Kolaborasi program tiga Menteri untuk memastikan kebangkitan kondisi UMKM

IDN Times/Aris Darussalam

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan bahwa kolaborasi program ini bertujuan untuk memastikan kondisi UMKM agar terus berkembang. Pemerintah, kata dia, ingin mendorong peran UMKM agar menjadi solusi bagi pondasi perekonomian nasional dan pembukaan lapangan kerja.

"Ada juga dari pihak swasta yang terlibat, seperti perseroan, asosiasi-asosiasi, platform digital, dan sebagainya. Ini bukti semua peduli UMKM," ujar Erick.

Selain itu, Erick pun memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di BUMN yang nilainya di bawah Rp400 juta harus dilaksanakan pelaku UMKM.

"Namun, UMKM yang bisa melakukan tender itu adalah UMKM yang sudah terdaftar di OSS. UMKM harus benar-benar transparan, dan sebagainya," kata Erick.

3. Transformasi dari sektor informal menjadi formal dengan memiliki NIB, datangkan banyak manfaat

IDN Times/Aris Darussalam

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menegaskan, adanya transformasi UMK dari sektor informal menjadi formal dengan memiliki NIB, mendatangkan banyak manfaat.

"Kini, pelaku UMK memiliki akses pada pembiayaan, izin edar dari BPOM, sertifikat halal, dan sebagainya," kata Teten.

Dengan begitu, lanjut Teten, UMKM memiliki peluang besar untuk bisa naik kelas dan berdaya saing. "Ini juga bisa meningkatkan kualitas lapangan kerja yang sebanyak 97 persen diserap sektor UMKM. Jadi, upaya pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM adalah strategi yang paling tepat," tutur Teten.

4. Mendorong perbankan untuk meningkatkan porsi kredit bagi UMKM pada 2024 mendatang di level 30 persen

IDN Times/Aris Darussalam

Teten mengatakan bahwa program NIB ini merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana pemerintah akan terus mendorong kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.

Di samping itu, Teten mengaku pemerintah telah mendorong agar perbankan terus meningkatkan porsi kredit bagi UMKM yang pada 2024 mendatang ditargetkan berada di level 30 persen.

Tahun depan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun akan meningkat menjadi sebesar Rp350 triliun dari sebelumnya Rp285 triliun.

"Nanti juga bakal ada Perpres Kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk UMKM. Dengan aturan itu, kita akan melakukan pendampingan, inkubasi, hingga kurasi produk, agar UMKM naik kelas," ujar Teten.