Terlibat Korupsi Dana Desa, Dua Mantan Kades Segera Disidang

Polres Majalengka berhasil menangkap dan mengungkap dugaan korupsi dana desa yang dilakukan tersangka. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana hukum korupsi dengan memanfaatkan uang bantuan dana desa pada 2016, lalu.

Menurut Wakapolresta Majalengka Kompol Hidayatullah, tersangka BD kedapatan memanfaatkan bantuan uang dana desa tahun 2016 tahap II dan III serta dana bantuan Infrastruktur Perdesaaan tahun 2016 sebesar Rp195.748.603 .

"Modus operandi yang dilakukan tersangka diduga tidak menyalurkan bantuan sesuai dengan proposal dalam pengajuan tersebut. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp195.748.603," ungkapnya.

Sedangkan, SD juga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp85.767.500 karena tidak menyalurkan dana bantuan ADD pada tahun 2016 tahap I sesuai dengan proposal pengajuan dan daftar rencana penggunaannya.

"Barang bukti yang berhasil disita adalah sejumlah dokumen. Akibat perbuatan tersebut, kedua tersangka akan dikenakan pasal pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 UU RI No 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar dia.

Wakapolres Majalengka Kompol Hidayatullah mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini diketahui jika modus yang dilakukan dengan menggunakan proposal fiktif.

Keduanya memberikan proposal untuk menyalurkan bantuan dana desa pada 2016 Tahap II dan III serta dana bantuan Infrastruktur perdesaaan Tahun 2016 di Desa Cigaleuh dari anggaran sebesar Rp546.833.460. Namun, dalam pelaksanaannya, tersangka tidak menyalurkan seluruhnya dana yang diperoleh.

Perkara tindak pidana korupsi masalah Dana bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di Desa Cigaleuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka ini menjerat mantan kepala desanya berinisial BD. Begitu juga dengan mantan Kepala Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka berinisial SD.

Keduanya dijerat hukuman berlapis karena berupaya memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

“Tersangka melanggar pasal 2 Subsider pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Ungkap Wakapolres Majalengka.