Bandung, IDN Times - Pemerintah Indonesia meminta layanan tarif PCR COVID-19 semakin turun harga menjadi Rp300 ribu. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil berpendapat bahwa penurunan harga itu sangat masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat.
"Saya mendukung harga tes itu semurah-murahnya. Kalau pak Jokowi mengarahkan di bawah 300 ribu, itu akan lebih meringankan. Kalau bisa lebih murah lagi," ujar Emil, Selasa (26/10/2021).
Menurutnya, harga PCR harus semurah-murahnya namun pengamanannya juga harus maksimal. Seluruh metode tes COVID-19 dikatakannya masih diperlukan dalam kondisi seperti saat ini.
"Kalau tanpa testing baik antigen atau PCR, kita ibaratnya terlalu gegabah karena kita belum usai (pandemi). Baru surut COVID-19-nya," ungkapnya.
Emil juga mengusulkan pada pemerintah bahwa tidak hanya harga yang harus diturunkan oleh pemerintah pusat, melainkan juga hasil PCR harus bisa lebih cepat dari kondisi sebelumnya.
"Jangan terlalu lama-lama (hasilnya). Kasihan kan, tidak semua orang bepergian itu untuk wisata. Ada urgensi keluarga dan lain-lain," ucapnya.
Emil menambahkan, masyarakat harus tetap waspada dan tidak mengabaikan semua aturan penanganan COVID-19. Sebab, ia mengatakan, saat ini status Indonesia khususnya Jabar masih dalam pandemik corona.
"Mudah-mudah secepatnya ada ukuran baru pengetesan lebih murah. Tapi kewaspadaan tidak bisa ditawar-tawar," kata dia.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan agar harga tes PCR turun menjadi Rp300 ribu.
Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10/2021).
Menurutnya, pemerintah mendapat kritikan dari berbagai elemen terkait kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Dia mengatakan, tes PCR penting bagi penumpang pesawat untuk mencegah penularan COVID-19.
"Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir," ujar Luhut.