Sudah Setengah Tahun Tersangka, Wakil Wali Kota Bandung Masih Bebas

Merespons hal ini, Kepala Kejati Jawa Barat, Sutikno mengatakan, jajaran Kejari Bandung telah melaksanakan tahapan pemeriksaan terhadap Erwin pada beberapa bulan lalu. Dia pun meminta agar penyidik bekerja secara maksimal.

"Tahapan sudah dilakukan, makanya saya katakan kalau bisa naik, naik, kalau gak bisa naik dicari alat buktinya, kalau tetap tidak bisa ya mau bilang apa," ucap Sutikno ditemui setelah Acara Lepas Sambut Kajati Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (2/6/2026).

Kendati begitu, dia mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi ini masih tetap dilakukan oleh Kejari Bandung. Dia pun belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai proses hukum kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

"Jadi nangani perkata itu harus berdasarkan fakta perbuatan, gak boleh kita asumsi, nanti updatenya di Kejari Kota Bandung," kata dia.

Erwin ditetapkan sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-10/M.2.10/Fd.2/12/2025 dalam kasus penyalahgunaan wewenang dengan meminta proyek hingga mengatur pemenang tender ke dinas-dinas. Status tersangkanya berlaku pada Selasa, 9 Desember 2025.

IDN Times pun mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Kasi Intelijen Kejari Bandung, Alex Akbar pada Rabu (8/4/2026). Dia memastikan, kasus ini masih terus dilakukan penanganan oleh kejaksaan, belum ada pelimpahan ke pengadilan.

"Untuk sementara perkara masih berproses," ucap Alex melalui pesan singkat.

Mengenai surat dari Kemendagri yang sebelumnya dijadikan syarat untuk izin penahanan, Alex belum memberikan keterangan pasti. Dia hanya menyampaikan kasus ini masih dalam penanganan Kejari Kota Bandung.

"Masih dalam penanganan," ucap dia.

Sementara, IDN Times mendapatkan data bahwa, Pemerintah Kota Bandung masih memberikan beberapa kegiatan pemerintahan kepada Erwin untuk mendatangi beberapa acara. Namun, dia tidak menghadirinya.

Seperti pada kegiatan Penanganan Stunting yang digelar Pemprov Jabar di Gedung Sate pada Selasa (7/4/2026). Dalam agenda tersebut ada keterangan B2 (kode untuk Wakil Wali Kota Bandung). Namun, dalam acara tersebut tidak nampak batang hidungnya.

Selama belum dilakukan penahanan, Erwin juga melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan dengan tujuh poin permohonan. Namun, Pengadilan Negeri Bandung memastikan semua permohonan ditolak dan memutuskan penetapan tersangka yang dilakukan kejaksaan sudah sesuai dengan norma hukum berlaku.

Dalam perkara ini tidak hanya Erwin yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan ada orang terdekat dari Wali Kota Bandung, Farhan yaitu Rendiana Awangga alias Awang yang juga merupakan anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Nasdem.

Awang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-11/M.2.10/Fd.2/12/2025. Baik Awang dan Erwin diduga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan OPD Kota Bandung.

Selanjutnya, terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan.

Perbuatan Erwin dan Awang melanggar: Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Kemudian, Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.