Sidang Meikarta, Deddy Mizwar Bahas Laporannya ke Jokowi

20 Mar 2019, 14:59 WIB

IDN Times/Galih Persiana

Bandung, IDN Times - Deddy Mizwar tak lain merupakan sosok utama dalam pemberhentian proyek Meikarta pada 2017 silam. Deddy, yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, mengungkap banyak kejanggalan pada proses perizinan proyek Meikarta.

Hari ini, Rabu (20/3), Deddy Mizwar dihadirkan ke persidangan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung. Deddy tak sendiri, melainkan bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan mantan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono.

Ketiganya hadir untuk menjadi saksi atas terdakwa para bekas pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, karena didakwa telah menerima suap dari pengembang Meikarta. Salah satunya bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

1. "Taruh pistol di kepala saya"

Ilustrasi persidangan (IDN Times/Galih Persiana)

Kepada hakim, Deddy mengatakan bahwa ia curiga dengan berbagai pemasaran Meikarta yang mengklaim akan membangun apartemen di atas lahan seluas 500 hektare. Jika demikian, kata Deddy, pengembang mesti lebih dulu mengantongi rekomendasi gubernur yang diwajibkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014.

"Maka saya minta bu Neneng (Neneng Hassanah Yasin, bekas Bupati Bekasi), untuk stop 500 hektare. Kalau 84,6 hektare itu silakan, itu haknya Lippo. Kalau 500 hektare sampai dibangun, taruh pistol di kepala saya," ujar Deddy, dalam persidangan, Rabu (20/3).

2. RDTR perlu diubah

IDN Times/Galih Persiana

Sebenarnya, bukan tidak mungkin Lippo membangun Meikarta di atas lahan seluas 500 hektare, selama mereka memenuhi persyaratannya. Salah satu persyaratan yang perlu dilakukan, yakni pemerintah harus mengubah Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR).

"Mengubah RDTR itu tidak mudah, di mana harus diajukan ke pusat dan dibahas di legislatif," kata Deddy.

3. Ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi

Instagram/@deddy_mizwar

Tak hanya itu, Deddy pun mengaku pernah menyampaikan keresahannya pada Presiden Joko "Jokwoi" Widodo pada November 2017. Ia meminta presiden untuk menelisik proyek Meikarta karena mencium banyak kejanggalan.

"Mangkanya saya bilang ke Pak Jokowi, kalau menteri-menteri dan para pejabat sudah main bola liar," katanya.

4. Jokowi beri jawaban

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Obrolan antara Deddy dan Jokowi terjadi pada 1 November 2017, pascamenghadiri Peluncuran Program Kehutanan Sosial di Muara Gembong. Deddy merasa perlu menemui Jokowi karena memandang kasus Meikarta sudah masuk ke ranah internasional.

Pandangan itu didasari oleh Meikarta yang sudah masuk ke Bursa Hong Kong, kata Deddy. Ia mengatakan bahwa Jokowi memberi jawaban yang melegakkan, yakni menekan Deddy untuk terus tertib terhadap aturan.