Serikat Pekerja Gugat UMSK 2026 ke PTUN Bandung Soroti Kepastian Hukum

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta menjelaskan, rekomendasi UMSK yang disusun di tingkat kabupaten/kota merupakan hasil proses formal melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

“Rekomendasi tersebut telah melalui kajian sektor, kemampuan industri, serta kebutuhan hidup pekerja. Karena itu, seharusnya menjadi dasar dalam penetapan UMSK,” ujar dia melalui siaran pers diterima IDN Times, Jumat (27/3/2026).

Namun, dalam SK yang diterbitkan, tidak seluruh rekomendasi tersebut diakomodasi. Bahkan, sejumlah nilai disebut mengalami penyesuaian tanpa penjelasan yang memadai.

DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 35I. Dalam aturan tersebut, gubernur disebut wajib menetapkan UMSK berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota.

“Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa rekomendasi daerah menjadi dasar penetapan. Jika tidak dijadikan acuan, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” kata Sidarta.

Menurutnya, kondisi ini juga bisa berdampak pada hubungan industrial serta menurunkan kepercayaan terhadap proses kebijakan publik.

Sidarta mengungkapkan, pihaknya sebelumnya sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat pada 17 Desember 2025 untuk mendorong agar penetapan UMSK mengikuti rekomendasi daerah. Walaupun, dalam implementasinya substansi rekomendasi itu tidak sepenuhnya tercermin dalam SK yang ditetapkan.

Melalui gugatan ke PTUN Bandung, pihaknya berharap ada pengujian terhadap keabsahan SK UMSK 2026. “Langkah ini kami tempuh untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar dia.

Ia menambahkan, upaya hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan serta kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan kebijakan publik.