Bandung, IDN Times - Imbauan penolakan aksi massa 22 Mei 2019 tak hanya datang dari kepolisian, melainkan juga Pemerintah Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulayana, mengatakan kalau sebaiknya warga Kota Kembang menghargai proses yang ditempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama Pemilu 2019.
Imbauan itu disampaikan Yana ketika ia turun mengecek langsung Pasar Kosambi yang mengalami kebakaran dahsyat. Mengapa Yana ingin warga Bandung tak ikut turun di aksi tersebut?
Menurut Yana, semestinya warga Bandung lebih menghargai proses Pesta Demokrasi yang sedang berlangsung. Ia menganggap Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menangani berbagai dugaan kecurangan yang dialamatkan pada KPU.
"Saya pikir begini, mari kita hormati proses yg sedang berlangsung. Biarkan penyelenggara menyelesaikan tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu sampai tgl 22 Mei," kata Yana, kepada wartawan di Pasar Kosambi, Senin (20/5).
"Saya rasa kita tunggu saja lah, saya pikir itu kan sudah jadi sebuah proses," ujarnya.
Sejauh ini, beberapa kelompok masyarakat dari berbagai kalangan di Bandung, salah satunya Front Pembela Islam Kota Bandung, akan berangkat ke Jakarta. Tidak menutup kemungkinan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bandung pun akan ikut berunjuk rasa.
Terkait hal tersebut, Yana tak mau berandai-andai. "Ya sebaiknya tidak lah (ASN ikut berunjuk rasa). Saya enggak tahu soal sanksi (bagi ASN) seperti apa, tapi saya rasa kami mengimbau jangan lah," ujar dia.
"Penyelenggara juga kan sudah melakukan tugas dan kewajibanny dengan baik," tutur Yana.
Yana menekankan kepada masyarakat Bandung, bahwa siapa pun presiden yang diumumkan terpilih pada 22 Mei 2019, harus diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, kedua pasangan Calon Presiden pada Pemilu 2019, sama baiknya.
"Kita tunggu saja, karena empat orang ini yang terbaik se-Indonesia. Jadi dua paslon ini pasti ingin membangun Indonesia lebih baik dari yang sudah baik saat ini. Jadi kita hormati dan hargai proses ini," tuturnya.
Front Pembela Islam (FPI) Kota Bandung memastikan akan berangkat ke Jakarta untuk ikut berunjuk rasa pada hari pengumuman hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada 22 Mei mendatang. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil rapat mereka beberapa hari yang lalu.
Menurut Sekretaris FPI Kota Bandung, Ahmad Kurniawan, keputusan tersebut tak lepas dari semangat satu komando FPI di seluruh Indonesia. Organisasi Masyarakat (Ormas) yang getol turun ke jalan itu memang berada di kubu Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mana menentang hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejauh ini FPI Kota Bandung sendiri belum bisa memastikan jumlah massa yang akan berangkat ke Jakarta untuk ikut berunjuk rasa. Namun, ia memastikan bahwa jumlahnya lebih dari 100 orang.
"Yang pasti, seperti aksi-aksi sebelumnya, massa FPI yang ikut berunjuk rasa pasti di atas 100 orang, lah," kata Ahmad, ketika dihubungi IDN Times lewat sambungan telepon, Senin (20/5).
Jumlah pasti massa FPI yang akan ikut berunjuk rasa pada 22 Mei 2019 baru bisa dipastikan pada hari digelarnya aksi tersebut. Ahmad juga mengatakan kalau FPI Kota Bandung tidak mengoordinir secara khusus massa yang akan berangkat.
"Kami membebaskan massa FPI Bandung dalam memilih transportasi. Ada yang pakai bus, mobil pribadi, dan ada juga yang pakai kereta," ujarnya.
Sama seperti kritik FPI-FPI di kota lainnya, FPI Kota Bandung juga menilai bahwa banyak kecurangan mulai dari proses pemungutan suara Pemilu 2019, hingga proses perhitungannya.
"Kami satu komando, yakin bahwa banyak kecurangan yang dilakukan secara masif selama proses Pemilu 2019. Kami akan minta keadilan untuk ditegakan," tuturnya.
FPI di daerah lainnya memang tidak percaya dengan pemungutan dan perhitungan suara oleh KPU. Bahkan, FPI secara tegas meminta kecurangan Pemilu dihentikan dan mengesahkan Prabowo-Sandiaga menjadi presiden periode 2019-2024.