Rincian Dana Desa Diterima Kabupaten/kota se-Jabar, Bogor Tertinggi

17 Jul 2024, 18:06 WIB

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/ Syahrial)

Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan dana desa terbesar di Indonesia pada 2024. Tahun ini Jabar mencapat kucuran dana mencapai Rp6,19 triliun yang disebar untuk 19 daerah baik kabupaten maupun kota.

Dikutip IDN Times dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, dari 18 kabupaten di Jabar, Kabupaten Bogor menjadi daerah tertinggi yang mendapat kucuran dana desa. Wilayah dengan total 416 desa tersebut mendapatkan dana segar mencapai Rp599.108.260.000 atau sekitar Rp599 miliar.

Di bawah Kabupaten Bogor ada Kabupaten Garut yang juga mendapat dana desa cukup tinggi mencapai Rp487.787.207.000 atau sekitar Rp 487 miliar. Meski jumlah desa yang ada di Garut lebih banyak dari Bogor yaitu mencapai 412 desa, tapi dana yang diberikan nyatanya tidak lebih besar.

Wilayah selanjutnya yang mendapat dana desa paling besar yaitu Kabupaten Cirebon dengan 412 desa mencapia Rp462.020.082.000 atau sekitar Rp462 miliar.

1. Pangandaran dan Banjar penerima dana desa terkecil

Ilustrasi bentang alam Pangandaran (pexels.com/AL FARIZ)

Di sisi lain Purwakarta, Pangandaran dan Kota Banjar menjadi daerah yang tercatat paling minim mendapatkan kucuran dana desa. Di Purwakarta misalnya, dengan 183 desa, kabupaten ini tercatat mencapat dana desa sebesar Rp189.493.694.000 atau sekitar Rp189 miliar.

Selanjutnya, yaitu Pangandaran yang memiliki 93 desa mendapat kucuran dana desa sebesar Rp97.056.337.000 atau sekitar Rp 97 miliar. Sedangkan Kota Banjar mendapat kucuran dana desa Rp 17.565.600.000 atau sekitar Rp17 miliar, lantaran memiliki 16 wilayah yang berstatus desa di daerah kota tersebut.

2. Ini besaran dana desa per daerah

Ilustrasi kekayaan (pixabay)

Daerah Jumlah Dana Desa (Rupiah)

Bogor : Rp599.108.260.000
Sukabumi : Rp440.497.000.000
Cianjur : Rp448.350.429.000
Bandung : Rp371.928.254.000
Garut : Rp487.787.207.000
Tasikmalaya : Rp397.540.069.000
Ciamis : Rp261.949.600.000
Kuningan : Rp346.460.522.000
Cirebon : Rp462.020.082.000
Majalengka : Rp325.862.554.000
Sumedang : Rp273.359.772.000
Indramayu : Rp345.652.594.000
Subang : Rp277.799.988.000
Purwakarta : Rp189.493.694.000
Karawang : Rp348.461.932.000
Bekasi : Rp256.998.129.000
Bandung Barat: Rp242.414.287.000
Pangandaran : Rp97.056.337.000
Kota Banjar : Rp17.565.600.000

3. Dana desa harus bisa turunkan angka kemiskinan

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Riya Kumari)

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengharapkan kenaikan dana desa diikuti dengan meningkatnya kewenangan desa, di antaranya meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

"Naiknya dana desa harusnya diikuti oleh meningkatnya kewenangan desa. Jadi seluruh hak-hak kepala desa, perangkat desa agar masuk dalam satuan dana desa," ujar Abdul Halim dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, pada tahun pertama diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa mencapai Rp20,8 triliun. Selanjutnya pada tahun 2023, angkanya naik hingga mencapai Rp70 triliun. Dengan demikian, jumlah total rata-rata penambahan dana desa adalah sebesar 21,3 persen per tahun.

Sedangkan dana desa 2024 sebesar Rp71 triliun atau naik 1,42 persen dibandingkan 2023. Prioritasnya, pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem

"Dalam perjalanannya dana desa menekan angka kemiskinan di desa, berperan cukup signifikan mengurangi kemiskinan di setiap daerah," tuturnya.