Rencana War Tiket Haji, Calon Jemaah Bandung Sebut Kapitalisasi Ibadah
- Calon jemaah haji di Bandung menolak rencana sistem war tiket karena dianggap tidak adil, berpotensi menciptakan kapitalisasi ibadah, dan mengganggu antrean reguler yang sudah lama berjalan.
- Himpuh Jawa Barat menilai wacana ini perlu dikaji mendalam terkait asas keadilan, hukum Islam, serta hak konstitusional warga agar tidak menimbulkan diskriminasi dan kesenjangan digital.
- Pemerintah melalui Kemenhaj masih membahas skema haji tanpa antrean untuk mengatasi lamanya daftar tunggu, dengan memastikan perlindungan bagi jutaan calon jemaah yang telah mendaftar sebelumnya.
Bandung, IDN Times - Calon jemaah haji asal Soreang, Kabupaten Bandung, Novi Nurul turut mengucapkan istighfar mendengar kabar rencana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka war tiket ibadah haji. Pasalnya, pendaftaran ibadah haji yang sudah dilakukannya selama tahun 2019 itu ditakutkan bisa terhambat jika ada penerapan war tiket ini.
"Saya mendaftar haji pada tahun 2019. Kemungkinan berangkat awalnya 2036, dengan adanya rencana war tiket ini saya gak tau akan berdampak seperti apa," ujar Novi kepada IDN Times, Senin (13/4/2026).
Rencana pemerintah ini dikatakan Novi terlalu dini jika diterapkan untuk tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Sebab, persoalan pelayanan pun dirasakan dia masih banyak yang harus diperbaiki oleh Kemenhaj.
"Intinya mendengar ada wacana ini sih gemes, ini Kemenhaj bukannya fokus sama pelayanan tahun ini, malah ngawang-ngawang mikirin yang belum pasti. yang ada bikin resah jutaan calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu," kata Novi.
1. Negara jangan mengkapitalisasi ibadah
Novi mengatakan, pelayanan kepada calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini harus terlebih dahulu dipikirkan oleh Kemenhaj, dibandingkan memikirkan war tiket. Apalagi kondisi di Timur Tengah saat ini masih tegang karena ada eskalasi konflik.
Lebih lanjut, Novi menganggap, program war tiket ini akan membuat adanya gap di masyarakat. Nantinya, masyarakat yang merasa memiliki banyak kemampuan untuk membayar lebih dulu berhak berangkat cepat. Sementara, yang menginginkan ke tanah suci dengan hasil menabung harus menunggu giliran.
"Kalau wacana ini diwujudkan yaudah jadinya kapitalisasi ibadah, emang praktik macam ini sudah banyak, tapi ini semakin diperluas dan dipertegas sama negara. dan ini apa bedanya sama furoda," ucap dia.
2. Kuota reguler jangan sampai terganggu
Kendati demikian, Novi tidak mempersoalkan jika keputusan war tiket ini tidak menggangu kuota yang sudah ditentukan. Artinya memang ada kuota khusus dan jumlahnya jangan sampai mengganggu dari kuota utama.
"Tapi katanya war tiket ini hanya untuk kuota tambahan. Kalau memang demikian tidak menjadi soal, asal jangan memngaruhi kuota reguler yang diperuntukkan bagi mereka yang udah daftar belasan tahun lalu," katanya.
Hal senada turut disampaikan oleh calon jemaah haji asal Kota Bandung, Herdianti. Dia merasa sistem war tiket haji tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan justru membuat adanya kecemburuan karena ada jalur cepat.
"Jadi soal war tiket haji sangat gak setuju, karena menurut aku itu gak adil. Bayangin kalau dia sudah nunggu, dan daftar tunggunya lama terus sekarang harus war," ucapnya kepada IDN.
Belum lagi, sistem war ini dirasakannya terdapat seperti unsur judi, calon jemaah adu kecepatan untuk mendapatkan tiket ke tanah suci. Sementara, melangsungkan haji ini merupakan ibadah yang suci dan sakral.
"kata aku mah mengandung unsur judi Ini tuh kan mau ibadah ya, kenapa harus ada war gitu. Jadi kayak untung-untungan gitu, jadi kayak gambling aja gitu. Kalau menurut aku mah justru tidak pasti," jelasnya.
3. Ditakutkan muncul banyak calo
Dia turut membandingkan war haji ini seperti dalam membeli tiket konser yang mana setiap gelaran tersebut selalu didapatkan calon. Herdianti takut, hal ini terjadi jika rencana ini benar diterapkan oleh pemerintah.
"Ini akan menimbulkan banyak calo, lihat aja konser, calo tiketnya banyak. Apalagi ini, semua orang pengen, pasti akan ada calon yang untungnya punya orang dalam," kata dia.
Sebagai warga Bandung ya g baru mendaftarkam haji di 2025 kemarin, Herdianti merasa keputusan pemerintah ini kurang tepat dan tidak sakral karena berpotensi banyak dilakukan calon untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
"Saya khawatirnya justru akan dijual belikan nantinya, kalau war-waran gini, jadi malah jatuhnya mahal banget sementara kan ini ibadah harusnya jangan kayak nonton konser. Meski baru daftar kemarin tetap tidak setuju," kata dia.
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Jawa Barat pun meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan rencana war tiket haji untuk memangkas antrean calon jemaah yang memakan waktu hingga puluhan tahun.
Ketua Koordinator Wilayah Himpuh Jawa Barat, Dodi Sudrajat mengatakan, ada tiga persoalan yang seharusnya dipertimbangkan dari rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memikirkan asas keadilan dari antrean jemaah haji yang sebelumnya sudah lama mendaftar.
"Jadi kalau saya mencoba merumuskan adalah ada tiga hal. Satu, ini yang harus dipersiapkan adalah keadilan. Jadi, masalahnya bukan pada individu, melainkan pada sistem yang secara desain menguntungkan pihak tertentu. Yang punya akses terhadap war tiket itu," ujar Dodi.
Selain soal keadilan, Dodi turut mempertanyakan hukum Islam untuk melakukan war tiket tersebut seperti apa, apakah benar untuk kemaslahatan atau murni hanya untuk efisiensi sistem antrean yang selama ini sudah berjalan.
"Mempertanyakan apakah tujuan hukum Islam itu untuk kemaslahatan tetap terjaga atau justru terabaikan demi efisiensi ini. Kemudian ketiga, hak konstitusional yang menghubungkan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa tanpa ada diskriminasi," jelasnya.
4. War tiket membuat adanya kelas baru dalam ibadah haji
Di sisi lain, keadilan untuk masyarakat yang berada di zona tertentu dan belum memiliki akses internet yang canggih, kata Dodi apakah nantinya bisa ikut war tiket atau seperti apa. Karena hal tersebut harus menjangkau semua lapisan masyarakat.
"Jadi hak-hak konstitusionalnya gimana nih keadilan bagi seluruh rakyatnya. Karena literasi digital ini kan harus benar-benar menjangkau yang sudah mendapat kuota. Karena kalau ini tidak dikemas nanti ada jurang digital," ucapnya.
War tiket ini, menurutnya memungkinkan dilaksanakan namun harus dibuat jalur sendiri dengan tidak menggangu kuota yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk kuota tambahan. Dia merasa hal tersebut bisa diterapkan oleh pemerintah.
Hanya saja, ketika sudah berjalan, Dodi menilai nantinya akan membuat adanya kelas baru dalam urusan haji, di mana hanya warga yang mampu dan bisa langsung melunasi berhak mendapatkan tiket tanpa antre tersebut.
"Kemudian biaya yang digunakan untuk sistem war tiket ini, ini kan mahal. Jadi akses ini hanya terbatas pada kelas ekonomi tertentu. Nantinya membuat kelas-kelas baru, dan nantinya muncul ketidakadilan bagi jemaah di pelosok," kata dia.
Lebih lanjut, Dodi mengatakan, tujuan war tiket, juga dapat merusak hierarki antrian, dan dalam perspektif etika Islam dijelaskan keadilan adalah memberikan hak kepada pemiliknya secara proporsional.
Sehingga, kata dia, ketika digitalisasi beralih fungsi dari sarana penyederhanaan menjadi penghambat bagi mereka yang gagap teknologi maka sistem tersebut telah kehilangan landasan moralnya.
"Jadi wacana war tiket haji ini ini tentunya harus memerlukan reorientasi mendalam sebelum diangkat menjadi regulasi resmi di Indonesia. Digitalisasi harus tetap diletakkan dalam koridor hukum, sesuai amanat konstitusi dan Prinsip Maqashid Syariah," ungkap Dodi.
Diketahui, pemerintah saat ini sedang mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu. Pemerintah menelaah kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung (war ticket) sesuai kuota dari Arab Saudi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.
"Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak antre. Nah itu yang sedang kami formulasikan," ujar Dahnil melansir ANTARA, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Menurut Dahnil, antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.
"Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Nanti nggak perlu antre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat," kata dia
