Ramai Desil 10, Pengamat Khawatir DTSEN Picu Ketidakpercayaan Masyarakat

14 Agu 2026, 19:49 WIBKota Bandung

Yogi Pasha

News

Channel

Add Us on Google

Ramai Desil 10, Pengamat Khawatir DTSEN Picu Ketidakpercayaan Masyarakat

Ilustrasi warga miskin di Indonesia (Dok. IDN Media)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Pengamat Unpas Acuviarta menyoroti warga yang terkejut masuk desil 10 DTSEN, serta mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan status ekonomi secara sepihak.
Ia meminta kanal pelaporan atau banding agar warga dapat mengajukan keberatan dan verifikasi ulang, sementara kriteria klasifikasi desil harus dikonfirmasi serta diuji.
Kesalahan klasifikasi berpotensi mengurangi atau menghentikan bansos bagi kelompok desil 8-10 dan memicu ketidakpercayaan publik tanpa transparansi serta validasi memadai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Banyak orang kaget karena data pemerintah bilang mereka masuk desil 10, artinya dianggap paling mampu. Pak Acuviarta dari Unpas bilang pemerintah jangan menentukan sendiri. Data ini bisa membuat bantuan sosial berkurang atau berhenti. Sekarang ia minta warga boleh mengadu dan meminta data diperiksa lagi supaya orang percaya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Upaya membangun basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi menunjukkan perhatian terhadap ketepatan sasaran program pemerintah. Polemik klasifikasi juga menyoroti pentingnya transparansi, pengujian kriteria, dan ruang koreksi warga, sehingga proses pendataan memiliki peluang untuk lebih selaras dengan kondisi nyata masyarakat serta mendukung kepercayaan publik secara berkelanjutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Polemik Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus bergulir setelah sejumlah warga mengaku terkejut karena masuk kategori desil 10 atau kelompok masyarakat paling mampu. Di tengah perdebatan itu, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengingatkan pemerintah agar tidak menetapkan status ekonomi masyarakat secara sepihak.

Menurut Acuviarta, klasifikasi desil bukan sekadar persoalan administrasi. Data tersebut akan menjadi dasar berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial. Karena itu, akurasi data dan keterbukaan mekanisme verifikasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Ia menilai upaya pemerintah membangun basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi patut diapresiasi. Namun, proses penetapan status kesejahteraan masyarakat tetap harus dapat diuji dan dikonfirmasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

1. Pengamat minta ada ruang banding bagi masyarakat

Pengamat Ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi. (Dok.Istimewa)

Acuviarta menegaskan pemerintah perlu menyediakan kanal pelaporan atau mekanisme banding bagi masyarakat yang merasa status ekonomi dalam DTSEN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut dia, perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat sangat mungkin terjadi. Karena itu, warga harus memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dan meminta verifikasi ulang atas data yang digunakan.

"Pemerintah harus menyediakan kanal pelaporan masyarakat sebagai bentuk banding atas penetapan itu. Jadi tidak bisa sepihak," ujar Acuviarta.

Ia menilai penetapan status ekonomi tidak boleh hanya didasarkan pada penilaian pemerintah semata. Masyarakat yang terdampak juga harus diberikan kesempatan untuk mengoreksi apabila terdapat kekeliruan dalam proses pendataan.

2. Kriteria desil perlu dikonfirmasi dan diuji

Tangkapan layar ponsel DTSEN

Di mata Acuviarta, persoalan utama bukan terletak pada munculnya desil 10, melainkan pada kriteria yang digunakan untuk menentukan posisi seseorang dalam klasifikasi tersebut.

Ia menilai ukuran kesejahteraan yang digunakan pemerintah masih layak untuk diperdebatkan. Sebab, penilaian mengenai kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu memiliki standar yang sama.

Acuviarta mencontohkan bahwa ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah selama ini kerap berbeda dengan standar yang dipakai lembaga internasional seperti Bank Dunia. Karena itu, kriteria dalam DTSEN juga perlu dikonfirmasi dan diuji terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar berbagai kebijakan.

"Kriteria yang ditetapkan pemerintah itu perlu dikonfirmasi dan diuji. Tidak hanya berdasarkan versi pemerintah saja, tetapi juga melihat kondisi kehidupan yang dianggap layak oleh masyarakat," katanya.

Menurut dia, proses validasi menjadi penting karena hasil klasifikasi tersebut akan menentukan posisi masyarakat dalam berbagai program perlindungan sosial.

3. Bisa berdampak pada bansos dan memicu ketidakpercayaan

Pengamat Ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi. (Dok.Istimewa)

Acuviarta mengingatkan bahwa klasifikasi desil dalam DTSEN akan berkorelasi dengan berbagai program bantuan pemerintah. Ketika seseorang masuk ke kelompok yang dianggap mampu, konsekuensinya bantuan atau insentif yang selama ini diterima berpotensi berkurang atau bahkan dihentikan.

Menurut dia, pemerintah saat ini mengelompokkan masyarakat pada desil 8, 9, dan 10 sebagai kelompok yang dianggap tidak lagi membutuhkan bantuan. Karena itu, kesalahan klasifikasi bisa menimbulkan dampak langsung bagi warga.

Ia khawatir polemik yang muncul justru berkembang menjadi ketidakpercayaan publik apabila pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai dasar penetapan desil tersebut.

"Jangan sampai ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," ujarnya.

Karena itu, Acuviarta meminta pemerintah tidak terburu-buru menggunakan DTSEN sebagai dasar berbagai kebijakan tanpa proses validasi yang memadai. Menurut dia, data yang digunakan harus terlebih dahulu diuji, dikonfirmasi, dan diberikan ruang koreksi bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai.

Bagi Acuviarta, tujuan memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial akan sulit tercapai apabila masyarakat justru meragukan data yang digunakan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi dan mekanisme banding menjadi kunci agar DTSEN dapat diterima dan dipercaya publik.