Produk Lokal Sulit Bersaing Jika Pemerintah Tak Lakukan Proteksi

Suryani menuturkan, pelaku usaha di Indonesia semakin banyak baik dari UMKM, UKM, hingga pebisnis kalangan atas. Produk yang dihasilkan pun kian bervariasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menjaga agar iklim usaha di dalam negeri tetap positif, maka produk dari pelaku usaha lokal harus lebih banyak digunakan. Meski Indonesia saat ini masuk dalam perdagangan bebas yang memungkinkan barang dari luar negeri bisa masuk dengan mudah, tapi pemerintah harus tetap memaksimalkan barang dari produsen dalam negeri.

"Misalnya untuk satu produk kalau di dalam negeri lebih mahal dikit, ya tutup mata aja lah. Beli saja karena ini berdampak pada produsen lokal," kata Suryani.

Bertumbuhnya bisnis pelaku usaha lokal dipastikan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Sebab produsen lokal sudah pasti mayoritas menggunakan jasa tenaga kerja dalam negeri.

Impor berbagai barang saat ini memang sulit dibendung. Dengan adanya perjanjian dagang di mana Indonesia semakin mudah menerima lemparan barang dari luar negeri, maka persaingan kian ketat.

Menurut Suryani, pemerintah sebenarnya bisa melakukan proteksi dari serbuan produk impor. Misalnya, dengan melabeli barang dengan merek lokal. Atau hal lain seperti pengawasan yang diperketat sehingga barang impor tidak mudah masuk.

"Hal seperti ini juga dilakukan negara maju seperti Jepang dan Amerika. Jadi proteksi tetap perlu tapi dilakukan dengan bagus dan halus," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD Hippi Jabar Dede Sumirto menuturkan, pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar juga perlu mengeluarkan regulasi yang tepat untuk menjaga iklim perekonomian di daerah tumbuh. Persoalan industri saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan di Provinsi Jabar. Ini terkait dengan banyaknya perusahaan yang pindah ke daerah lain.

Misalnya untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sejauh ini banyak yang mengeluh terkait dengan upah dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang optimal dari segi keahlian. Dengan persoalan ini, maka pemerintah daerah harus bisa membangun SDM yang unggul dan menjaga agar iklim usaha tetap nyaman bagi pelaku usaha.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya perdagangan bebas Pemprov Jabar bisa memikirkan bagaimana agar pelaku usaha lokal dan produk yang dibuat mampu berdaya saing di pasar internasional," kata dia.