PPDB Tidak Transparan Timbulkan Peluang Kecurangan

Salah satu yang Dan kritisi dari pengumuman PPDB 2019 adalah informasi yang tertera di situs resmi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, ppdb.disdik.jabarprov.go.id . Dalam situs itu, kata Dan, ketika dihubungi IDN Times, pemerintah hanya menerapkan nomor peserta, nama siswa, dan asal sekolah.

Mereka tak menjelaskan Nilai Ebtanas Murni (NEM) alias Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN) dan jarak seorang siswa atas sitem zonasi tiap sekolah. “Itu belum memenuhi hak informasi, dan belum mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi. Hanya alfabetik saja,” kata dia, lewat telepon, Senin (1/7).

Manfaat lain dari upaya transparansi, kata Dan, ialah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan. Dengan tidak mencantumkan NHUN dan jarak zonasi di situs pengumuman PPDB, wajar jika masyarakat mendiskreditkan Dinas Pendidikan.

"Wajar jika publik kemudian bertanya-tanya, apakah siswa-siswa yang masuk sesuai dengan kriteria yang diumumkan secara terbuka?” kata dia.

Namun, bagi Dan, Dinas Pendidikan masih memiliki waktu untuk memperbaiki situsnya meski pengumuman PPDB telah tersampaikan pada masyarakat. Fungsinya, antara lain untuk menjawab keresahan publik terhadap proses PPDB.

“Menurut saya masih ada waktu untuk memperbaiki dan mengumumkan lebih rinci. Informasi itu masih dibutuhkan untuk pengaduan,” ujar Dan.

“Sekarang fokus kita sebaiknya bagaimana orang yang tidak diterima (di sebuah sekolah) tersebut diberikan transparansi,” tuturnya.

Dan mengatakan, bahwa ia tidak mau berspekulasi terkait tidak transparannya Disdik dalam mengumumkan hasil PPDB 2019. Namun, di sisi lain, ia pun meyakini bahwa Disdik punya alasan tersebut untuk tidak membuka informasi terkait NHUN dan jarak zonasi calon siswa.

“Iya, tentu disdik punya alasan kenpa tidak membuka informasi tersebut. Tapi saya belum bisa memberi informasi mengenai alasannya,” kata Dan.