Polisi Kejar Pemilik Darmawangsa Wedding Diduga Kabur Usai Penipuan

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, para korban terlebih dahulu memesan paket pernikahan kepada Darmawangsa Wedding. Setelah terjadi kesepakatan, SCR meminta sejumlah uang muka atau down payment (DP) sebagai tanda jadi.

Selanjutnya, korban melakukan pembayaran secara bertahap hingga lunas melalui transfer ke rekening atas nama SCR.

"Awal mula kejadian, para korban memesan paket wedding kepada terlapor. Kemudian terlapor meminta sejumlah uang tanda jadi atau DP. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap melalui transfer ke rekening atas nama SCR," ujar Hendra.

Para calon pengantin meyakini seluruh kebutuhan acara telah dipersiapkan karena pembayaran sudah dilakukan sesuai kesepakatan.

Permasalahan mulai terungkap ketika sejumlah vendor mengaku belum menerima pembayaran dari pihak Darmawangsa Wedding, meskipun pelanggan telah melunasi biaya paket pernikahan.

Akibatnya, berbagai kebutuhan acara terancam tidak dapat dipenuhi sesuai perjanjian awal.

"Ketika pembayaran sudah dilunasi oleh para korban, terlapor tidak melakukan pembayaran kepada vendor sebagaimana yang dijanjikan," kata Hendra.

Kondisi tersebut membuat sejumlah calon pengantin harus mengeluarkan biaya tambahan dari kantong pribadi agar acara pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai jadwal.

"Ketika para korban mengetahui terlapor tidak melakukan pembayaran kepada vendor, para pengantin akhirnya melaksanakan pernikahan menggunakan dana pribadi," ujarnya.

Saat menyadari adanya dugaan penipuan, para korban mendatangi kediaman SCR untuk meminta penjelasan. Namun, pelaku diketahui sudah tidak berada di lokasi dan keberadaannya hingga kini belum diketahui.

"Ketika para korban mendatangi rumah terlapor, diketahui terlapor sudah tidak diketahui keberadaannya," tutur Hendra.

Saat ini, penyidik Polda Jabar masih melakukan pengejaran terhadap SCR sekaligus mendalami jumlah korban dan total kerugian yang ditimbulkan dalam kasus tersebut.

Atas perbuatannya, SCR dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni Pasal 492 dan atau Pasal 486 KUHP.

Polda Jabar mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban dalam kasus serupa untuk segera melapor guna membantu proses penyelidikan dan pendataan korban.