Polisi Bongkar Mafia Tanah Cianjur, Palsukan Dokumen dan Identitas

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengungkapkan, tersangka DS memalsukan sejumlah dokumen penting sebagai dasar pengajuan sertifikat hak milik ke BPN Cianjur.

“Penyidik menemukan adanya pemalsuan dokumen warkah tanah dan identitas kependudukan yang digunakan tersangka untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik,” ujar Hendra, Senin (2/2/2026).

Tak hanya satu, tersangka bahkan menggunakan dua KTP dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama, namun berbeda foto dan waktu penerbitan. Identitas palsu tersebut dijadikan syarat administratif dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Ade Sapari menjelaskan, tersangka memosisikan diri sebagai koordinator penggarap lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Mutiara Bumi Parahyangan, padahal tidak memiliki legal standing dalam sengketa tersebut.

“Tersangka mengajukan permohonan pencabutan sita jaminan ke Pengadilan Negeri Cianjur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah,” kata Ade.

Penetapan pengadilan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pengajuan hak atas tanah, meski lahan yang dimaksud masih berstatus sengketa dan pernah berada dalam sita jaminan, sehingga seharusnya tidak bisa dialihkan haknya.

Akibat rangkaian pemalsuan dokumen tersebut, pada periode 2012 hingga 2015 terbit sembilan sertifikat hak milik atas nama tersangka. Tak berhenti di situ, ratusan sertifikat lainnya juga terbit atas nama para penggarap.

“Identitas palsu itu dipakai sebagai persyaratan dokumen warkah tanah,” ujar Ade.

Atas perbuatannya, DS dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu dalam akta autentik, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik mafia tanah. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 32 orang saksi, dua saksi ahli, serta menyita puluhan dokumen sebagai barang bukti. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.