Pj Gubernur Jabar Pastikan Harga Beras Berangsur Stabil

25 Sep 2023, 20:40 WIB

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan harga beras mulai berangsur stabil. Hal ini terjadi karena adanya bantuan pangan dari pemerintah pusat, serta sederet program yang telah diberikan pada masyarakat.

Dari hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, harga beras mulai stabil di mana harga rata-rata sampai akhir pekan ketiga September mencapai Rp11.483 per kilogram. Kenaikan beras masih terjadi di tiga daerah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

1. Sudah 54 persen bantuan cadangan pangan dicairkan

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan, saat ini harga beras bisa dikendalikan, meski belum mencapai angka normal. Hal itu menurutnya merupakan dampak dari bantuan cadangan pangan (BCP) di Jawa Barat yang bersumber dari Bapanas, di mana sebelumnya diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor awal September lalu.

Adapun BCP ini baru diberikan sebesar 54 persen untuk 4,149,374 keluarga penerima manfaat.

"Sampai 24 September bantuan cadangan pangan sudah mencapai 54 persen, ada tiga daerah bahkan sudah mencapai 100 yakni Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi," katanya.

Menurutnya, penyaluran BCP untuk sejumlah daerah tengah dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog dan PT Pos Indonesia agar tuntas sebelum 30 September mendatang.

"Kami akselerasi, mudah-mudahan sebelum 30 September sudah mencapai 100 persen di seluruh daerah sehingga harga beras bisa dikendalikan," katanya.

2. GPM juga diusulkan untuk ditambahkan

Ilustrasi beras (vecteezy.com/chormail153750)

Kepala DKPP Jabar, Moh. Arifin Soedjayana mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengajukan anggaran tambahan untuk Gelar Pangan Murah (GPM) di APBD Perubahan 2023. Menurutnya, GPM dilakukan sebagai antisipasi kelangkaan pangan akibat dampak El Nino dan juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

"GPM juga bisa turut menekan kenaikan harga beras sekaligus membantu daya beli warga. GPM rencananya akan digenjot hingga akhir Desember 2023," katanya.

"(Anggaran) Gelar Pangan Murah yang sudah itu sekitar Rp1,2 miliar, kemudian kami usulkan di APBD Perubahan Rp1,8 miliar. Ini untuk antisipasi El Nino," ujarnya.

Sejauh ini program GPM disiapkan sebanyak 87 kali, meski realisasinya saat ini DKPP Jabar sudah menggelar sebanyak 62 GPM di sejumlah titik.

Selain GPM, DKPP Jabar juga memiliki program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Arifin menuturkan stok CPPD pada per Bulan Agustus 2023 sebesar 1.399,138 ton serta rencana pembelian tambahan CPPD tahun 2023 sebanyak 762 Ton.

"Kami mengajukan Rp105 juta di APBD Perubahan," ucapnya.

3. Pemantauan akan terus dilakukan di 27 kabupaten dan kota

Ilustrasi pedagang beras di pasar (IDN Times/Besse Fadhilah)

Plh. Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja dalam paparan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat menuturkan dalam rencana pengendalian inflasi September-Desember 2023 GPM Provinsi akan digelar sebanyak 32 Kali dan Kabupaten/Kota 101 Kali.

Pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan harga di pasar pembentuk harga dan distributor pangan di 27 Kabupaten/Kota.

Di sisi lain guna memenuhi ketersediaan pangan, dilakukan sejumlah upaya lewat penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 4,1 Juta KPM; Penyaluran Bantuan Pangan untuk 410.691 Keluarga Rawan Stunting (KRS); dan Penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 600 Ton.