Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan SP3 Wakil Wali Kota Bandung

Dalam putusannya, hakim menilai pemohon, yakni Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangan Keadilan (GLMPK), tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut.

Hakim juga menyebut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan hanya dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya.

Mengutip keterangan ahli yang dihadirkan pemohon, hakim menyatakan, legal standing pemohon harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai korban, pelapor, atau kuasa hukumnya.

Hakim menyebut dalam pasal 161 ayat 2 KUHAP dijelaskan bahwa permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf B dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Setelah memeriksa perkara, hakim menyatakan GLMPK bukan merupakan korban maupun pelapor dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang yang dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan.

Hakim juga menyinggung dalil pemohon yang mendasarkan permohonannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang sebelumnya membuka ruang bagi lembaga swadaya masyarakat mengajukan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Hanya saja, ketentuan tersebut, kata hakim, tidak lagi dapat diterapkan setelah berlakunya KUHAP baru.

"Bahwa frasa 'pihak ketiga yang berkepentingan' dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru," ujar hakim.

"Bahwa pihak ketiga berkepentingan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan," ujarnya.

Hakim menambahkan, hal itu sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori, yakni peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Atas dasar tersebut, majelis berkesimpulan pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 yang diterbitkan termohon.

"Berdasarkan segala uraian dan pertimbangan tersebut di atas hakim praperadilan berpendapat bahwa pemohon LSM Masyarakat Perjuangan Keadilan tidak mempunyai hak atau legal standing untuk mengajukan praperadilan dalam perkara surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 dari pihak termohon," ujar hakim.