Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi tambang emas ilegal (Foto: IDN Times)
Ilustrasi tambang emas ilegal (Foto: IDN Times)

Intinya sih...

  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengunci jumlah penerima kompensasi penutupan tambang sementara di Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang sebanyak 18.231 kepala keluarga.

  • Pemprov Jabar tidak akan menerima usulan baru dan akan menyelesaikan sisa dari 18.231 KK yang masih belum menerima kompensasi sebesar Rp3 juta.

  • Proses pemberian kompensasi penutupan tambang ini terbilang panjang dan harus dilakukan secara bertahap, karena berkas administrasi yang masuk belum tertata rapi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pendaftar penerima uang kompensasi penutupan tambang sementara di Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, membludak. Pemerintah Provinsi telah memutuskan angka pasti Kepala Keluarga yang berhak mendapatkan uang kompensasi Rp3 juta tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, pemerintah provinsi telah mengunci jumlah penerima kompensasi atas penutupan tambang sementara ini. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi faktual.

"Sebanyak 18.231 kepala keluarga (KK) sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual (Verfal) dan berhak menerima kompensasi Rp3 juta, dari sekitar 22 ribuan usulan yang masuk," ujar Ade, Selasa (18/2/2026).

1. Penetapan ini sesuai dengan hasil verifikasi faktual di lapangan

Ilustrasi tambang emas ilegal (Foto: IDN Times)

Ade memastikan, Pemprov Jabar tidak akan menerima usulan baru dan akan menyelesaikan sisa dari 18.231 KK yang masih belum menerima kompensasi, yakni sebanyak 5.617 KK. Di luar jumlah tersebut uang kompensasi tidak akan diberikan.

"Kami tidak menerima usulan baru ya, tidak menerima usulan baru. Dan sampai hari ini juga tidak ada surat usulan baru dari Kabupaten Bogor," ucapnya.

2. Verifikasi data KK dilakukan di tingkat kabupaten Bogor kemudian dilanjutkan ke Pemprov Jabar

ilustrasi tambang minyak (pixabay.com/anita_starzycka)

Mekanisme KK penerima kompensasi ini dilakukan dengan proses seleksi administrasi ketat mulai dari Pemerintah Kabupaten Bogor hingga ke Biro Perekonomian Setda Jawa Barat, sehingga angka tersebut dipastikan sudah resmi dan tidak ada perubahan atau penambahan.

"Nah kemudian setelah dicocokkan dengan wilayah tambang di Biro Perekonomian, kemudian Biro Perekonomian mengirim melalui surat ke DPM Desa, barulah kami melakukan verfal. Jadi begitu mekanismenya," ujar dia.

3. Sisa yang belum mendapatkan kompensasi akan dicairkan bulan ini

Ilustrasi tambang

Sementara itu mengenai 5.517 Kepala Keluarga yang masih belum mendapatkan haknya sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jabar, Ade memastikan jika uang kompensasi akan diberikan pada bulan ini.

"Nah yang sisanya 5.617 KK itu akan berproses di bulan puasa, menunggu selesainya penyediaan rekening dan buku tabungan di Bank bjb," ujar Ade.

Proses pemberian kompensasi penutupan tambang ini, kata dia, terbilang panjang dan harus dilakukan secara bertahap, karena berkas administrasi yang masuk belum tertata rapi. Selain itu, usulan dari perangkat desa mengenai data warga terdampak memang berjalan lambat.

"Jadi kemarin itu banyak yang mungkin mereka ingin cepat saja prosesnya, jadi antara file yang dikirim, Kartu Keluarga dengan KTP itu tidak disusun. Misalkan nama Agus nomor satu di KK, nah diharapkan oleh kami itu nomor satu Agus juga di KTP-nya, jadi kami gak sulit mencari. Nah ini nomor satu di dokumen KK Agus, di KTP-nya yang lain, jadi kan mencari dulu tuh. Jadi agak lama itu ya," tuturnya.

Terlepas dari itu, Ade menargetkan proses yang panjang untuk sisa kepala keluarga penerima kompensasi, yakni 5.617 ini dapat selesai dalam waktu dekat.

"Ya justru kami targetkan di Februari ini selesai yang 5.617 itu. Nah sampai dengan kemarin, kan penyediaan buku ya tentu di Bank bjb, penyediaan buku rekening ya, nah itu menunggu sedia ya. Nah mudah-mudahan di awal puasa itu sudah tersedia, dan nanti Bank bjb akan melaporkan kesiapan penyalurannya," katanya.

Editorial Team