Pencairan Rp119 Miliar Dana Insentif SDM Kesehatan Bandung Terhambat

Ema mengungkapkan, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp119 miliar sebagai dana insentif bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergelut di bidang kesehatan selama masa pandemik COVID-19. Hal itu sebagai upaya memberikan apresiasi terhadap SDM kesehatan yang menangani covid-19 di Kota Bandung.

Ema mengatakan, dana insetif tersebut nantinya akan diberikan kepada sekitar 4.000 SDM kesehatan. 

""Seingat saya total sekitar Rp119 miliar untuk insetif tenaga dan sumber daya kesehatan. Itu totalnya sekitar 4.000an," kata Ema.

Ema menjamin, dana insentif tetap akan dibagikan kepada SDM kesehatan di Kota Bandung. Namun, pembagian baru bisa dilakukan pada saat anggaran perubahan nanti. Pasalnya, dana insetif tersebut tidak masuk dalam perencanaan APBD Kota Bandung 2021 yang telah ditetapkan pada 2020 silam.

"Kami jamin. Jangan khawatir, aman. Dibayarkannya nanti setelah perubahan, jadi kami bukan tidak memperhatikan itu, tapi kebijakan datang terlambat, kemarin sudah dijelaskan agar kepala Dinas Kesehatan, para Direktur Rumah Sakit supaya menjelaskan kepada di bawahnya, haknya tidak akan hilang," beber Ema.

Sebelumnya, pemerintah masih memiliki tunggakan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2020 sebesar Rp3,39 triliun. Rinciannya, di pusat Rp1,48 triliun dan daerah Rp1,91 triliun. Namun, anggaran sebesar itu belum bisa dicairkan karena sedang dalam kajian dan verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah dialokasikan. 

“Untuk tunggakan insentif nakes yang dikelola rumah sakit-rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan ada Rp1,48 triliun. Dana sudah tersedia. Sebagian dari dana untuk Kementerian Kesehatan ini Rp2,8 triliun. Ini termasuk insentif-insentif nakes,” katanya melalui konferensi pers, Selasa 23 Maret 2021, lalu.

Isa menjelaskan, nakes tidak perlu khawatir karena insentif untuk mereka pasti akan diberikan. Bahkan pemerintah telah menganggarkannya sampai Juni 2021. “Kami akan coba komunikasi dengan BPKP dan Kementerian Kesehatan untuk melihat verifikasi yang sedang berlangusng. Semoga bisa diselesaikan,” jelasnya