Pemprov Jabar Libatkan 800 UMKM untuk Produksi 8 Juta Masker

Dia mengatakan, dalam program pengadaan ini setidaknya akan ada 800 sampai 1.000 UMKM yang bisa diikutsertakan di seluruh kabupaten/kota se-Jabar. Satu UMKM nantinya bisa membuat minimal 10 ribu masker. Sedangkan, jika ada penambahan maka bisa mencapai 50 ribu masker.

Dalam hitungan kasar, satu masker dihargai sekitar Rp5.000. Artinya satu UMKM akan mendapat orderan mencapai Rp50 juta.

"Ini cukup menguntungkan karena bagi mereka pelaku UMKM berapapun didapat sudah baik daripada tidak ada order sama sekali," papar pria yang akrab disapa Tutus ini.

Untuk tahap kedua ini, lanjut Tutus, produk masker yang dibuat akan berbeda dengan tahap pertama. Pembuatan masker kedua ini menggunakan scuba atau kain yang lebih melar atau lazim disebut scuba.

Dengan demikian, pelaku UMKM yang bisa ikut serta pun tidak seluruhnya. Kemungkinan mereka yang mendapat orderan pada tahap pertama tidak akan mendapat bantuan pada tahap kedua.

"Tapi tergantung kalau memang ada UMKM yang hasilnya bagus dan bisa dipakai pada tahap kedua akan kita gunakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan sejak awal Juni 70 persen usaha ekonomi sudah mulai diperbolehkan agar sektor UMKM kembali bergerak. Namun ia berpesan agar UMKM siap dengan era disrupsi, melalui digitalisasi usaha.

Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 37 ribu pelaku UMKM di Jabar terdampak pandemi Covid-19. Pemprov Jabar sendiri sudah melalukan berbagai upaya agar UMKM tetap tangguh. Antara lain mempermudah bahan baku, modal kerja, distribusi, memberikan stimulus daya beli dan mendorong peningkatan omset usaha.

“Kami sedang membentuk BLUD sebagai salah satu cara agar UMKM memiliki sumber baru untuk permodalan. Subsidi bunga kredit dari bank bjb juga akan diberikan,” tegasnya.

Emil berharap dengan bantuan UMKM maka pertumbuhan ekonomi Jabar hingga akhir tahun 2020 masih tetap positif tidak terpuruk di bawah nol persen. Ia memprediksi pertumbuhan bakal mencapai 2,3 persen. Cara lainnya adalah dengan mempercepat belanja pemerintah.

"Misalnya, dengan melaksanakan kegiatan proyek padat karya. Pada Juli ini sejumlah proyek padat karya bersumber dana pemerintah akan dimulai," ujarnya.

Data dari lembaga penelitian Unpad Bandung menyebutkan selama COVID-19, terdapat 47 persen UMKM telah berhenti beroperasi. Yang masih bertahan rata-rata mengalami penurunan pendapatan hingga 30 persen.

Sementara 50 persen pelaku UMKM terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya, dengan mengurangi pekerja hingga 30 persen. Sebanyak 81 persen UMKM dalam waktu empat bulan ke depan akan mengalami kesulitan keuangan jika tidak segera mendapatkan bantuan modal kerja.