Pemprov Jabar Gelontorkan Rp5 Triliun Bantu Warga Terdampak COVID-19

Kedua, lanjut Setiawan, bupati/wali kota diminta menyampaikan data non-DKTS sesuai NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak COVID-19 dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

Ada beberapa bidang pekerja, di antaranya perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Kemudian di bidang pariwisata, transportasi, da industri. Para pekerja ini semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil.

"Dan kriteria terakhir yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung," tambahnya.

Hal ketiga yang harus dipatuhi pemerintah daerah, yakni usulan nama-nama yang berhak menerima bantuan ini harus di disampaikan paling lambat Senin, 6 April 2020 secara daring.

Dia memastikan, pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak COVID-19 dilakukan secara tepat dengan merujuk hasil pemadanan data.

"Hal ini dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global (COVID-19) di Jabar kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020," kata Setiawan.

Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar memantau dengan ketat pemadanan data tersebut agar bantuan sosial pangan bisa tepat sasaran, merata, dan tidak ada warga yang menerima bantuan ganda.

"Jadi memang betul-betul yang menerima bantuan ini adalah pekerja yang sesuai kriteria dan data dibuat secara objektif oleh masing-masing kepala daerah," ucap Setiawan.