Pemprov Jabar Fokuskan Pajak Tambang untuk Recovery Wilayah Terdampak

Ilustrasi tambang emas ilegal (Foto: IDN Times)

Dengan adanya fakta di lapangan, Dedi merasa pajak pertambangan ini harus diberikan kepada daerah untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan lainnya. Apalagi, banyak mobil tambang yang tidak menaati aturan hingga memperparah kondisi jalan tersebut.

"Karena buat mobil tambang itu walaupun dibuat aturannya tidak boleh sumbu dua, tetap saja sumbu tiga. Dan sumbu tiganya bukan sumbu tiga, itu sumbu tiga plus. Kenapa? Sumbu tiga 14 ton, faktanya 30 ton, (sehingga) banyak sektor lain yang mengalami kerugian, nah ini kan harus segera dibenahi," katanya.

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Begitu pun terhadap kesejahteraan dan pendidikan masyarakat setempat yang selama ini berprofesi sebagai buruh tambang. Berdasarkan hasil riset yang didapatkan Dedi, banyak buruh tambang yang pendidikannya masih rendah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Padahal nambangnya sudah 30 tahun. Pendidikannya rendah, ekonominya rendah, kemiskinannya tinggi. Nah, saya ingin mengubah bagaimana dari pajak tambang itu anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, rumah rakyat miskinnya bisa diperbaiki," katanya.

Belum lagi dengan infrastruktur lain yang berada di sekitar kawasan tambang, kata Dedi, kebanyakan infrastruktur desa di sekitar kawasan tambang berada dalam kondisi yang buruk.

"Nah, ini yang ingin kami benahi, saya tidak anti-tambang, selama tambang itu ditambang demi kemajuan dan demi keadilan. Saya akan anti-tambang manakala tambang itu hanya dinikmati oleh segelintir orang," ucapnya.

ilustrasi tambang minyak (pixabay.com/anita_starzycka)

Lebih jauh, Dedi mengatakan, biasanya hanya tokoh-tokoh setempat yang memperoleh penghasilan yang banyak dari hasil aktivitas pertambangan. Sedangkan masyarakat biasa hanya menjadi tukang batu dengan upah yang sangat kecil.

"Siapa yang menikmati di desa dari tambang itu? Orang-orang yang jadi tokoh, galak. Dia cukup meminta tiap hari truk lewat setor Rp500 ribu Nanti kalau ditutup paling duluan tuh demonya. Kenapa? Karena dia paling kehilangan pendapatan," katanya.

"Yang berikutnya lahir premanisme, tukang belah batu hanya dapat Rp40.000, kalah sama yang preman dapat Rp300.000 sehari. Tukang belah batu, buang muat, itu dapatnya Rp60.000, Rp40.000 tanpa BPJS," kata Dedi.

Oleh sebab itu, Dedi berencana akan mengembalikan pajak hasil tambang dengan melaksanakan recovery, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya warga setempat di sekitar kawasan tambang.