Pemprov Jabar Berencana Beli Radar Pendeteksi Bencana Tahun Depan
- Pemprov Jabar berencana membeli radar pendeteksi bencana pada 2026 untuk mengantisipasi peristiwa bencana alam yang sering terjadi di wilayah tersebut.
- Radar ini akan dibeli menggunakan dana APBD Provinsi Jabar dan dioperasikan oleh BMKG untuk mendeteksi potensi kebencanaan di wilayah Jawa Barat.
- Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti minimnya kepercayaan masyarakat terhadap prediksi cuaca dari BMKG serta enggan menjalankan rekomendasi pemerintah daerah terkait mitigasi bencana.
Bandung, IDN Times - Peristiwa bencana alam di Jawa Barat terjadi di beberapa daerah sejak Oktober 2025. Peralatan seperti radar untuk mendeteksi kejadian bencana ini masih belum ada. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana membeli radar khusus tersebut pada 2026.
Dedi mengatakan, Pemprov Jabar belum memiliki radar khusus tersebut, sementara peristiwa bencana alam banyak terjadi di pengujung tahun. Dengan begitu, radar tersebut menurutnya penting untuk mendeteksi dini potensi-potensi bencana.
"Mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya. Di 2026 kami pemda Jabar itu memiliki radar, karena selama ini nggak punya radar ternyata," ujar Dedi setelah apel siaga bencana di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
1. Teknisnya akan dioperasikan BMKG
Dedi memastikan, radar ini nantinya akan dibeli langsung menggunakan dana APBD Provinsi Jabar. Adapun nantinya radar akan dioperasikan secara penuh oleh BMKG untuk mendeteksi potensi peristiwa kebencanaan di wilayah Jabar.
"Nah kami akan memiliki radar dibiayai Pemda Jabar dan teknisnya dari BMKG. Sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi," ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi mengklaim rencana pembelian radar menggunakan APBD Provinsi Jabar ini sudah dihitung dan dipertimbangkan dengan baik.
"Dan semua ini berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita melakukan realokasi dengan tepat, belanja dengan tepat, penghitungan dengan tepat. Walaupun ada pemotongannya juga tepat saya lihat," tuturnya.
2. Mitigasi sejak dini dilakukan agar mengurangi dampak ke masyarakat
Dedi menilai, seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan kebencanaan selalu ramai setelah bencana itu datang. Menurutnya, hal itu bisa diminimalisir dengan proses mitigasi yang kuat. Sehingga, dampaknya bisa lebih berkurang di masyarakat.
Belum lagi, kata Dedi, sebagian masyarakat Jabar selama ini masih banyak yang mengabaikan prediksi cuaca dari BMKG. Padahal, hal tersebut penting untuk mengatasi risiko dampak kebencanaan.
"Mudah-mudahan kami ini tidak selalu ribut ketika sudah terjadi bencana. Tetapi kami justru siaga sebelum terjadi bencana, dan ada satu hal. Orang Indonesia ini gak percaya sama BMKG. Orang Indonesia ini gak percaya pada perkiraan bencana," kata Dedi.
"Tidak percaya pada early warning, gak percaya. Tapi lamun anggrus batu ka hulu (tapi kalau baru sudah kena kepala) baru percaya. Nah ini harus dibetulin," ujarnya.
3. Culture di masyarakat pun masih menjadi tantangan
Belum lagi soal beberapa warga yang tinggal di titik rawan bencana, kerap kali enggan menjalankan rekomendasi dari pemerintah daerah. Dedi meminta persoalan tersebut harus turut diselesaikan.
"Nah ini juga hal-hal yang harus culture yang kita dipahami. Sudah terjadi bencana pun, disuruh pindah gak mau. Kami tahu di Jawa Barat, orang sudah jauh di sini. Relokasi gak mau. Ini juga culture yang harus segera disudahi, mudah-mudahan segera tertangani," katanya.
