Belum Dibayar, Rp3 Triliun Uang Pemprov Jabar Masih Mandeg di Pusat

Pertemuan antara Apindo Jabar dengan Gubernur Dedi Mulyadi. IDN Times/Istimewa

Mengenai rencana pinjaman pembangunan ke Bank BJB masih dalam tahap kajian dan analisis. Opsi pinjam itu muncul karena hak Pemprov Jabar dari pemerintah pusat terus tertahan.

Adapun hak pertama, adanya tagihan dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilainya, diperkirakan hampir Rp1,5 triliun, dan yang sudah diakui lebih dari Rp1 triliun. Kemudian, kedua adalah penundaan dana bagi hasil pajak tahun 2026 senilai Rp2,430 triliun.

"Ini sudah lebih dari Rp3 triliun sebenarnya keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertunda dari pemerintah pusat," katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat. IDN Times/Debbie Sutrisno

Meski fiskal tengah ketat, memastikan rencana pembangunan daerah tidak berubah. Sejumlah proyek strategis di antaranya pembangunan Jalan Puncak II dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp 1 triliun tetap menjadi prioritas.

Kemudian underpass Cimahi sekitar Rp150 miliar, underpass Citayam, Kota Depok sekitar Rp170 miliar, serta jembatan layang Bulak Kapal, Kota Bekasi sekitar Rp270 miliar.

Ia menegaskan, pun pinjaman benar-benar dilakukan, masa pelunasannya dibatasi hanya selama masa kepemimpinannya agar tidak membebani pemerintahan selanjutnya.

"Andai kata pun terjadi pinjaman, pinjaman itu hanya berlaku saat saya memimpin. Jadi pinjamannya dilunasi maksimal tahun 2030. Tidak akan membebani kepemimpinan pada periode berikut," kayanya.

Gubernur Jabar H. Dedi Mulyadi, S.H., seorang politikus dan aktivis Indonesia

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, membenarkan sebelumnya gubernur mengirimkan surat pinjaman daerah dan kini sudah diterima sekaligus telah ditandatangani.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD, di surat itu ada poin gubernur menyampaikan mengikuti arahan Kemendagri terkait APBD 2026," kata Iswara.

Dalam surat itu, Iswara menyampaikan, turut disinggung soal kondisi likuiditas daerah, di mana ketika dalam perjalanannya pendapatan tidak mampu menutup kegiatan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, maka opsi pinjaman daerah akan ditempuh.

"Kedua terkait likuiditas, jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," katanya.

Iswara menegaskan, sejauh ini pinjaman tersebut masih berupa pernyataan resmi gubernur kepada DPRD, belum masuk tahap realisasi teknis.

Secara perencanaan, Pemprov Jabar akan meminjam sekitar Rp2 triliun untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Skema pembiayaan disebut didapat berasal dari PT Sarana Multi Insfratruktur dan Bank bjb dengan skema kredit sindikasi.

"Dari mana Rp2 triliun itu, kemungkinan sindikasi dari PT SMI dan bjb. Kalau hanya bjb khawatir memengaruhi likuiditas bjb, jadi sindikasi bjb dan PT SMI," ujarnya.