Pemprov Jabar Belum Cabut Status Darurat PMK ke Hewan Ternak
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menetapkan status darurat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak khususnya sapi, kerbau, domba, dan kambing. Kabupaten dan kota diminta tetap mewaspadai penyakit itu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Moh. Arifin Soedjayana mengatakan, status darurat PMK sendiri kini masih belum dicabut secara penuh oleh pemerintah pusat. Sehingga Pemprov Jabar masih melakukan pengawasan.
"PMK secara resmi belum dicabut dari pusatnya. Kewaspadaan dan pengendalian, masih tetap kami lakukan. Ada vaksinasi hingga pengobatan," ujar Arifin, Sabtu (7/10/2023).
1. Pengendalian dilakukan dari cek poin
Selain pengobatan dan vaksinasi, Arifin mengungkapkan, Pemprov Jabar turut menjaga lebih ketat alur masuk hewan ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing di wilayah check point yang kini terletak di dua lokasi perbatasan Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
"Lalu lintas di check point kami juga lakukan pengendalian. Dan alhamdulillah kasus terus menurun. Kasus itu (PMK) kebanyakan masuk ke Jabar karena lalu lintas," ucapnya.
2. Ada dua check point yang diawasi
Menurutnya, dengan belum dicabutnya status darurat PMK penanganan dari Pemprov Jabar juga bisa terus dimaksimalkan. Hal itu juga bisa dimanfaatkan sebagai langkah mitigasi agar tidak ada lonjakan kasus baru PMK.
"Jawa Barat itu adalah konsumen paling besar untuk daging sapi. Makanya kita di Kota Banjar dengan di Losari itu dua check point yang kami lakukan pengawasan," katanya.
3. PMK di Jawa Barat sudah di bawah 700 kasis
Arifin menambahkan, kasus PMK di Jawa Barat sudah mengalami penurunan sejak beberapa bulan kemarin. Kasus yang awalnya diatas 700 kasus itu, kini sudah semakin rendah.
"Mungkin sekarang di bawah 700-an kasus lah ya. PMK itu tidak menular ke manusia, jadi kalau dipotong itu sudah aman untuk dikonsumsi," kata dia.
