Pemprov Jabar Bantah Rumor Telat Bayar Gaji ASN: Sudah Ada Rp200 M
- Pemprov Jabar membantah rumor telat bayar gaji ASN, sudah menganggarkan gaji pegawai dan telah diamankan Rp200 miliar untuk gaji ASN.
- Realisasi belanja APBD Jawa Barat pada 2025 tertinggi secara nasional, serapan anggaran mencapai 93,40 persen hingga 2 Januari 2026.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai tingginya penyerapan APBD menunjukkan anggaran daerah dimanfaatkan untuk pembangunan dan program prioritas pemerintah provinsi.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diterpa rumor telat membayar gaji pegawai. Namun, Sekda Jabar, Herman Suryatman turut membantah kabar burung tersebut. Pemprov diklaim sudah menganggarkan untuk gaji pegawai.
Meski Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 lalu tinggal Rp500 ribu, Herman mengatakan, sampai saat ini ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk dari pemerintah pusat, dan telah dipastikan gaji ASN dengan total Rp200 miliar telah diamankan.
"Kami walaupun sisa Rp500 ribu, seiring DAU masuk, gaji lancar. Rp200 miliar sudah kami distribusikan gaji pegawai, enggak ada persoalan," ujar Herman dikutip Selasa (6/1/2026).
1. Anggaran untuk pegawai dipastikan ada
Menurutnya, dalam RKUD Jabar pun telah mengalami penambahan anggaran, karena pergerakan fiskal Jabar dinamis mengikuti pendapatan yang masuk. Sehingga, rekening pemprov saat ini tidak dalam kondisi kosong.
"Dan di RKUD per hari ini Rp20 miliar. Ini dinamis seiring masuknya pendapatan," ucapnya.
Pemprov Jabar pun kata Herman, telah melakukan ancang-ancang untuk kembali mengakselerasi program prioritas seperti pembangunan infrastruktur sejak awal 2026, seiring dengan bertambahnya pendapatan.
"Dan kami akan sprint di awal tahun," kata dia.
2. APBD Jabar diklaim terserap maksimal di 2025
Sebelumnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat pada tahun anggaran 2025, tertinggi secara nasional. Berdasarkan data, serapan anggaran mencapai 93,40 persen hingga 2 Januari 2026.
Sementara itu serapan tingkat nasional angkanya hanya 84,47 persen. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 94,37 persen. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, tingginya penyerapan APBD menunjukkan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan program prioritas pemerintah provinsi.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat yang sudah bekerja dengan baik dan mengikuti irama pembangunan kinerja saya yang cepat, tepat dan bermanfaat," kata Dedi saat di konfirmasi, Senin (5/1/2026).
2. Sisa anggaran cuma Rp500 ribu
Dedi menegaskan, percepatan pelaksanaan anggaran tetap diiringi dengan ketepatan alokasi dan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebab, seluruh anggaran yang ada sudah dimaksimalkan dengan baik tidak mengendap begitu saja.
"Tepat dalam alokasi cepat dalam pelaksanaan dan bermanfaat dalam hasil pembangunannya," tuturnya.
Dedi juga menyinggung besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Jawa Barat yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan, sisa anggaran hanya tinggal Rp500 ribu.
