Pemprov Catat Ada 417 Pertambangan Ilegal di Jabar

Jumlah tersebut kata Tubagus, belum bisa dikatakan pasti. Sebab kata dia, ada kemungkinan jumlah tambang ilegal di Jawa Barat bisa bertambah.

"Kemarin masih ada 417 (tambang ilegal) kita akan update lagi datanya bulan ini. Rencananya bulan ini akan jadi bulan pembinaan bagi para penambang tak berizin," kata Tubagus

"Mudah-mudahan pada akhir bulan bisa dapat data lebih update dan tindak lanjut penambang-penambang itu harus diapakan," imbuhnya.

Menurut Tubagus, menjamurnya tambang ilegal di wilayah Jawa Barat berdampak pada sejumlah kerusakan lingkungan di sekitar tambang. Selain kerusakan lingkungan, pertambangan tak berizin juga berdampak pada pencurian kekayaan negara.

"Kesatu, kita gak bisa memitigasi resiko terhadap kecelakaan tambang ataupun kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada kehilangan pencurian terhadap kekayaan negara dengan tidak membayar pajak," paparnya.

Pada akhirnya, lanjut dia, bakal terjadi pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat lokal ataupun penyerobotan lahan.

Banyaknya kegiatan pertambangan ilegal ini karena ada beberapa kemungkinan. Menurut Tubagus, kemungkinan pertama karena minimnya pengetahuan pengusaha tambang tentang pengurusan izin.

"Kedua bahwa secara luasan atau aktivitas tidak memenuhi skema peraturan yang ada dengan luasan di bawah 6 hektare atau di sungai atau memang bandel. Itu yang harus ditindak," ujarnya.

Pertambangan ilegal berikutnya karena adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh warga tanpa menggunakan badan usah. Kegiatan itu biasanya tercipta secara kultural atau karena pengalaman kerja sejumlah warga di perusahaan tambang lalu diadopsi di kampung halamannya.

Kebanyakan dari tambang pasir dan tambang logam. Kalau penambangan pasir biasa mereka lakukan di badan sungai. Menyikapi kegiatan pertambangan rakyat, Pemprov bakal mendorong ke Emerintah Pusat untuk mengatur skema perizinannya.

"Kita akan advokasi kebijakannya ke pemerintah pusat agar mengatur skema izin luas wilayah pertambangan yang di bawah 5 hektar dan atau paling rasional kita gabungkan beberapa usaha penambangan masyarakat lalu baru diajukan ke Pemerintah," paparnya.

Tubagus menuturkan, rencana terdekat Pemprov untuk menindak pertambangan ilegal akan melalui dua skema.

"2020 kita akan pakai dua skema, skema pembinaan dan penindakan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH)," kata dia.