Pemkot Bandung Diskualifikasi 90 Peserta SPMB SMP Diduga KK Palsu

Farhan mengatakan, peserta yang didiskualifikasi berasal dari jalur penerimaan SMP. Jumlahnya diperkirakan mencapai 80 hingga 90 orang.

Menurut dia, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan dugaan manipulasi data administrasi saat proses pendaftaran.

"Saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi hampir 80 sampai 90 orang anak," kata Farhan.

Ia menjelaskan, verifikasi dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen yang digunakan peserta untuk memenuhi persyaratan seleksi.

Farhan mengungkapkan, bentuk pelanggaran yang ditemukan bukan hanya pembuatan KK baru yang tidak sesuai ketentuan, tetapi juga dugaan pemalsuan sertifikat prestasi nonakademik.

Menurutnya, secara administrasi satu alamat memang dapat memiliki lebih dari satu KK. Namun, pemerintah menilai sejumlah data yang ditemukan tidak masuk akal sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Memang aturan memperbolehkan satu alamat memiliki beberapa KK, tetapi apakah itu pantas? Dari hasil verifikasi banyak yang ternyata palsu," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Bandung juga menemukan peserta yang diduga menggunakan sertifikat prestasi nonakademik yang tidak sah untuk memperoleh jalur penerimaan.

Meski mengambil tindakan tegas, Farhan memastikan sanksi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak anak memperoleh pendidikan.

Ia mengatakan, peserta yang didiskualifikasi tetap akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, khususnya sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

"Orang tuanya meminta agar kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum. Ya sudah, kita selesaikan secara administratif, tetapi sanksinya tetap diskualifikasi," katanya.

Farhan menambahkan, berdasarkan daya tampung yang tersedia, seluruh lulusan SD di Kota Bandung dipastikan masih memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ia berharap kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam SPMB menjadi pelajaran agar proses penerimaan murid baru ke depan berlangsung lebih jujur, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta.