Pemkab Bandung Barat Hitung Kebutuhan Anggaran untuk Pelaksanaan PSBB

Asep menuturkan, jumlah anggaran tersebut diprediksi masih akan berubah. Ini karena beberapa data, seperti jumlah penerima bantuan, dan kepastian jumlah kecamatan yang bakal PSBB, belum ditetapkan.

"Kemarin kita sudah sediakan 132 miliar. Tapi angka itu nanti kita akan evaluasi lagi seiring bertambahnya kecamatan PSBB dan hasil singkronisasi data PPDB dari Bappeda," kata dia.

Pemda Bandung Barat sejauh ini telah mengestimasi penerima bantuan di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berjumlah 140 ribu kepala keluarga (KK). Sedangkan, jumlah kecamatan yang menerapkan PSBB akan bertambah menjadi tujuh Kecamatan, yaitu Cisarua, Lembang, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Ngamprah, dan Parongpong.

"Kalau kita berkutat mengurusi data tidak akan selesai-selesai padahal kita butuh kepastian anggaran dan harus segera dilaporkan perubahan APBD-nya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda KBB Asep Wahyu memastikan, jumlah penerima bantuan di luar DTKS akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini. Pihaknya, saat ini akan melakukan konsolidasi data dengan pihak kecamatan dan desa.

"Hari ini kita akan melakukan finalisasi data dengan para camat melalui teleconference. Kita akan sinkronkan penerima bantuan dari DTKS dan non-DTKS, termasuk mana yang menjadi sasaran bantuan pemerintah desa (pemdes)," kata dia.

Wahyu menjelaskan, sinkronisasi data penting. Bukan saja untuk mengetahui jumlah penerima bantuan, tapi juga untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan. Pasalnya, ada berbagai jenis bantuan yang disalurkan Pemerintah pusat hingga Pemerintah Desa.

"Ada beragam pintu bantuan. Kemudian dari segi bentuk, ada yang dalam bentuk bantuan tunai, ada yang dalam bentuk non tunai. Maka data perlu disinkronkan dengan para Camat dan Kades. Tapi kita yakin besok datanya sudah dikunci," kata dia