Pemerhati Pendidikan Jabar Kritik Kerja Sama Disdik dan 751 SMA Swasta

Dia menilai kemungkinan besar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah-sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan peserta didik. Sementara, untuk sekolah swasta yang elit kursinya sudah penuh.

"Maka kemungkinan besar sekolah swasta yang akan menampung limpahan dari negeri dari SMA-SMK yang alit (kecil)," ujarnya.

Kekhawatiran itu, menurut Iwan, menjadi lebih serius untuk jenjang SMK yang sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas praktik dan sarana penunjang pembelajaran.

"Apalagi SMK maaf, SMK itu kualitas. Peralatan-peralatan tempat praktik, ada SMK nggak punya tempat praktik swasta ya, ikut ke negeri. Dulu ada BLPD dibubarkan," katanya.

Iwan mengingatkan jangan sampai program pembiayaan pendidikan yang disiapkan pemerintah justru membuat siswa kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

"Jadi ya sekali lagi bisa menguntungkan swasta dapat siswa tapi merugikan bagi peserta didik yang ingin berharap sekolah di sekolah yang bagus, dibiayai oleh pemerintah yang bagus gurunya bagus ternyata dilempar. Jadi sekolah negeri akhirnya milik orang kaya," katanya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, memastikan tidak semua sekolah swasta akan otomatis menjadi mitra pemerintah. Pemprov Jabar, kata dia, akan melakukan proses kurasi terlebih dahulu sebelum menentukan sekolah yang terlibat dalam program tersebut.

Menurut Purwanto, kualitas sarana, tenaga pendidik, hingga status akreditasi akan menjadi pertimbangan utama.

"Ya itu nanti kita kurasi ya. Kami tentu ingin mereka yang sarana prasarananya memadai, gurunya memadai gitu ya. Kemudian akreditasi mungkin jadi salah satu pertimbangan," kata Purwanto.