Pemekaran Desa Jadi Cara Pemprov Jabar Tarik Anggaran Pusat

Menurut Wardana, semakin banyak jumlah desa maka anggaran yang masuk ke Jabar bisa lebih besar. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat melalui anggaran dana desa. Meski anggaran tersebut  langsung masuk ke rekening desa, tapi minimal desa memiliki kas ketika akan menjalankan sejumlah program.

"Sehingga bisa menunjang untuk memajukan desa itu sendiri," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan mengumpulkan sekitar 5.000 kepala desa dan luar dalam gelaran jambore. Hal ini  dilakukan, untuk mengevaluasi penyerapan anggaran desa, dialog, serta pemberian apresiasi pada desa berprestasi di Jabar. Selain itu gubernur dan bupati bakal melakukan evaluasi kinerja secara bersama.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Wahyudin, menuturkan, acara Jambore Desa rencananya bakal diselenggarakan di Desa Sidaharja, Lakbok, Kabupaten Ciamis pada 27-28 September 2019. Dalam acara ini Pemprov Jabar memberi kesempatan pula bagi desa berprestasi untuk membagikan pengalamannya terhadap desa lainnya. Selain itu dalam pelaksanaan Jambore Desa akan pula diwarnai dengan festival budaya dan festival Layang Lakbok.

"Di Lakbok itu ada festival Layang Lakbok yang merupakan kolaborasi komunitas dengan pemerintah. Biasanya permainan layangan kan siang ke sore, nah ini malam hari di tengah sawah bekas panen. Sehingga jadi wisata karena layangannya besar dan bercahaya," paparnya.

Wahyudin mengatakan, diadakannya kegiatan Jambore Desa menjadi upaya Pemprov Jabar terhadap pembangunan wilayah pedesaan khususnya di perbatasan. Desa pun harus bisa ditingkatkan perekonomiannya melalui berbagai cara baik pemekaran atau juga penggabungan desa serta peningkatan akses teknologi, dana dan soal lainnya.

"Kami berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa melalui program Desa Juara, seperti One Vilage One Product, Jalan Mulus (Jamu), Desa Digital di desa. Inti dari itu akan kita bahas bersama nanti (di Jambore Desa)," papar Wahyudin.