Kadin Jabar Minta Investor Gandeng Pengusaha Lokal Saat Berinvestasi
- Kadin Jawa Barat meminta regulasi mengikat agar investor melibatkan pengusaha lokal dan Kadin daerah melalui kemitraan, rantai pasok, atau proyek investasi.
- Kadin mengusulkan pengawasan serta sanksi yang jelas, sambil menjaga kepastian hukum dan daya tarik investasi Jawa Barat demi pemerataan manfaat ekonomi.
- Ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen pada triwulan II 2026, sementara kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 6,54 persen atau 3,44 juta orang.
Bandung, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat mendorong pemerintah merumuskan regulasi yang mewajibkan investor melibatkan pengusaha lokal dalam kegiatan usahanya. Langkah ini dinilai penting agar besarnya investasi yang masuk ke Jawa Barat turut memberikan manfaat bagi pelaku usaha di daerah.
Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, menyuarakan gagasan tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 akhir pekan kemarin. Menurutnya, pertumbuhan investasi perlu diikuti dengan pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya tercermin dalam angka makro.
"Bagaimana pemerintah dapat merumuskan regulasi yang bersifat mengikat dan mewajibkan setiap investor yang menanamkan modal di Jawa Barat untuk melibatkan Kadin di daerah dan pengusaha lokal dalam kegiatan usahanya, baik melalui kemitraan, rantai pasok, maupun pelaksanaan proyek investasi," ujar Almer melalui siaran pers diterima IDN Times, Minggu (1/11/2026).
1. Harus ada aturan jelas
ilustrasi investasi (Pixabay.com/Mohamed Hassan) Almer menilai, keterlibatan pengusaha lokal perlu diperkuat melalui aturan yang memiliki kepastian hukum. Dengan begitu, pelaku usaha daerah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang muncul seiring masuknya investasi.
"Saya berharap pemerintah pusat dapat menetapkan regulasi tersebut dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas. Namun, aturan itu juga perlu tetap menjaga kepastian hukum serta daya tarik Jawa Barat bagi investor," kata Almer.
Kadin Jawa Barat berharap tercipta sinergi antara investor besar dan pengusaha lokal. Kemitraan itu diharapkan dapat memperkuat ekosistem bisnis yang lebih berkeadilan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
2. Kondisi ekonomi di Jabar masih bagus
ilustrasi investasi (Pexels.com/nattanan23) Ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara year on year lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,29 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menuturkan, dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,28 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,24 persen
Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Jawa Barat dari sisi lapangan usaha triwulan II 2026 (y-on-y) paling besar berasal dari Industri Pengolahan dengan sumbangan positif sebesar 1,96 persen. Adapun, dari sisi pengeluaran, andil positif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,03 persen.
Sementara itu, secara quarter to quarter, ekonomi Jawa Barat triwulan II-2026 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,25 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,96 persen.
3. Ekonomi kuat dorong penurunan angka kemiskinan
ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Austin Garcia) Margaretha pun menyampaikan, persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2026 sebesar 6,54 persen, menurun 0,24 persen poin terhadap September 2025 dan turun sebesar 0,49 persen poin terhadap Maret 2025.
"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 3,44 juta orang, berkurang 114,23 ribu orang terhadap September 2025 dan berkurang 218,27 ribu orang terhadap Maret 2025," kata Margaretha beberapa waktu lalu.
Menurutnyam Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp609.790/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp454.174 (74,48 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp155.616 (25,52 persen).
"Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kesempatan kerja semakin meluas. Serapan tenaga kerja yang bertambah 205,31 ribu orang dari Februari 2026 ke Mei 2026 berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga sehingga daya beli stabil," ucap Margaretha.
Secara umum, lanjut ia, pada periode Maret 2021–Maret 2026, tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2022. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2022 disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak.
Pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2022 sampai dengan Maret 2026.
