Ombudsman RI Bikin Surat Panggilan untuk Disdik Jabar, Ada Apa?

15 Jul 2021, 16:30 WIB

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Bandung, IDN Times - Ombudsman Jakarta Raya melayangkan panggilan pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (15/7/2021). Surat diberikan karena Disdik tak kunjung memberikan klarifikasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 jenjang SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Teguh P. Nugroho, Kepala Ombudsman Jakarta Raya mengatakan, segala upaya sebelum memberikan surat panggilan itu sudah ditempuh oleh Ombudsman. Misalnya, mengajak Disdik Jabar melakukan klarifikasi daring melalui aplikasi zoom. Sayangnya, niat baik itu justru tidak direspons Disdik Jabar.

"Kami rasa sudah cukup selama 45 menit menunggu di zoom tersebut," ujar Teguh, melansir ANTARA.

1. Belum ada itikad baik dari Disdik Jabar pada Ombudsman

Ilustrasi pendaftaran PPDB (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Ombudsman Jakarta Raya sudah melayangkan surat permintaan keterangan sejak Kamis (8/7/2021) secara formal dan informal melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar.

"Kami konfirmasi melalui WA ke Kadisdik tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat. Kami konfirmasi lagi ke Cabang Dinas I, II maupun III, mereka bilang tidak ada perintah dari pihak provinsi," katanya.

Padahal, Teguh bilang, permintaan klarifikasi itu sudah diketahui oleh sebagian besar jajaran Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah I, II dan III. Sayangnya, pada klarifikasi daring yang dilaksanakan pada Senin (12/7/2021), Kepala Disdik Jabar tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

2. Jangan sampai Ombudsman memanggil secara paksa Kadisdik Jabar

Ilustrasi orang tua murid.ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Saat ini Ombudsman Jakarta Raya meningkatkan proses permintaan keterangan menjadi Panggilan Pertama. Hal ini sudah sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI.

"Tentunya kami tidak ingin melakukan panggilan paksa karena hal tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang baik," katanya.

3. Ombudsman menilai ada dugaan tindak maladministrasi dalam PPDB SMA/SMK Bodebek

Ilustrasi PPDB di Lebak di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Dalam panggilan kali ini, Ombudsman Jakarta Raya juga melibatkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk turut mengawal permasalahan ini. Pasalnya, setiap dugaan pelanggaran yang ada, lanjut dia, akan masuk dalam ranah Inspektorat.

Beberapa permasalahan yang dilaporkan kepada Ombudsman Jakarta Raya yakni berupa dugaan tindakan malaadministrasi pengusulan kuota siswa.

Selain itu, proses penilaian pada jalur prestasi dan kuota lebih siswa dari calon peserta didik yang tidak melakukan proses lapor diri ke sekolah yang dituju atas pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di wilayah Bodebek.

Disdik Jabar juga belum memberikan klarifikasi secara pasti mengapa tidak memenuhi panggilan Ombudsman Jakarta Raya. IDN Times mencoba menghubungi Kepala Disdik Jabar namun sama: tidak mendapat respons.