ODP Bertambah, Karawang Baru Akan Bahas Anggaran Penanganan COVID-19

Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari menginginkan agar reposisi anggaran bisa menghasilkan tambahan anggaran yang signifikan untuk penanganan COVID-19 di Karawang.

Sebelumnya anggaran penanganan corona di daerah itu bersumber dari Biaya Tak Terduga sebesar Rp2,5 miliar. Tapi diputuskan akan ditambah dengan melakukan reposisi anggaran di Dinas Kesehatan Karawang.

Jimmy, sapaan akrab wakil bupati, menyampaikan kalau anggaran penanganan corona ditambah sekitar Rp13 miliar, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp15 miliar.

Penambahan anggaran penanganan corona di Karawang perlu dilakukan. Sebab anggaran itu tidak hanya untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis. Tapi juga bisa digunakan untuk masyarakat.

Anggaran yang teralokasikan itu bisa digunakan untuk rapid test corona bagi masyarakat yang sudah merasa gejala atau pernah kontak fisik dengan yang positif.

Selain itu, tentu juga bisa dilakukan untuk penanganan corona dalam bentuk lain.

Sejumlah wartawan gelisah setelah Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dinyatakan positif COVID-19, beberapa hari lalu. Itu karena mereka sering bertemu bupati selama sepekan terakhir sebelum dinyatakan positif.

Ditengah kegelisahan itu, mereka ingin tes kesehatan untuk mengetahui kondisi tubuhnya apakah terpapar corona atau tidak. Namun justru kekecewaan yang muncul. Dinas Kesehatan seakan-akan slow respon dalam menanggapi warganya yang ingin tes.

Formulir Pelaporan Mandiri yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Karawang lamban ditanggapi. Bahkan Hotline Dinas Kesehatan Karawang Siaga COVID-19 slow respon saat dihubungi.

Saat ke Rumah Sakit Hermina atau Rumah Sakit Paru Karawang yang disebut-sebut rumah sakit rujukan pasien corona, belum ada alat untuk tes kesehatan.

Kekecewaan itu dituangkan dalam status media sosial salah seorang wartawan di Karawang.