Masjid Al Jabbar Bikin Macet, Ini Saran Ridwan Kamil

16 Jan 2023, 14:05 WIB

Masjid Al Jabbar (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Berdirinya Masjid Raya Al Jabbar masih jadi perhatian. Yang terakhir, Masjid milik Pemprov Jabar ini ternyata menjadi penyebab kemacetan di wilayah Jalan Soekarno-Hatta, Kota bandung, khususnya di simpang empat Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Kemacetan ini terjadi pada Sabtu hingga Minggu (15/1/2023). Penumpukan kendaraan terjadi di persimpangan jalan Gedebage, lantaranya banyaknya masyarakat yang mendatangi masjid itu dengan memanfaatkan jalur Jalan Cimencrang. Adapun jalan ini sangat kecil.

"Tolong sampaikan ke warga, jangan semua masuk semua dari Jalan Cimencrang, masuklah dari Gedebage Selatan, karena jalurnya saya amati lebih lengang," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil alias Emil saat ditemui di Gedung Sate, Senin (16/1/2023).

1. Banyak warga tidak tahu jalur Gedebage Selatan

Potret Masjid Al Jabbar (dok. Humas Jabar)

Emil menegaskan, semua keluhan dari masyarakat akan disaring dan dicarikan solusi yang tepat. Sebagai DKM Masjid Raya Al Jabbar, Emil juga akan melakukan evaluasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Ini banyak yang tidak tahu. Sekarang sampaikan, mau ke Masjid Al Jabbar jangan Lewat Cimincrang, lewat Gedebage Selatan juga bisa sampai. Sambil menunggu exit KM 149 itu audit musibah strukturnya bisa segera dibereskan," kata dia.

2. Dishub Bandung beri bantuan pengaturan jalan

Masjid Al Jabbar (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, antrean pengunjung Masjid Al Jabbar terjadi selama akhir pekan kemarin. Kendaraan terus berdatangan hingga malam hari. Jalan Cimincrang yang memang merupakan akses awal menuju Al Jabbar mengalami macet parah. Bahkan berdampak pada jalan nasional yakni Jalan Soekarno-Hatta.

Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Panji Kharismadi mengatakan, instansinya tetap melakukan pengaturan lalu lintas meski kendaraan terus berdatangan. Menurutnya Dishub Kota Bandung menerjunkan 38 personel mengatur lalu lintas.

"Kalau Jalan Cimincrang (kewenangannya) di Dishub Kota Bandung, tapi untuk manajemen rekayasa lalu lintas itu oleh Dishub Provinsi Jawa Barat," kata Panji, Minggu (15/1/2023).

Dia mengatakan, Dishub Kota Bandung selalu menyiagakan personel di lokasi tersebut setiap hari. Selain itu, menurutnya perlengkapan sarana rekayasa arus lalu lintas masih terpasang di lokasi untuk mengarahkan kendaraan.

Kemacetan di akses menuju Masjid Al Jabbar pun terjadi sejak gapura Jalan Cimincrang di Jalan Soekarno Hatta yang berjarak sekitar 1,2 kilometer dari Masjid Al Jabbar. Bahkan, kemacetan pun terjadi di Jalan Soekarno Hatta lebih dari 100 meter sebelum belok ke gapura Cimincrang.

3. Sekda Kota Bandung sebut rekayasa jalan merupakan solusi

IDN Times/Humas Bandung

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyebut jika rekayasa lalu lintas merupakan keniscayaan mengingat akses jalan yang berjalan sekarang masuk ke Masjid Raya Al Jabbar tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintasinya.

"Animo masyarakat untuk datang ke Masjid Raya Al Jabbar luar biasa. Namun di sisi lain, eksisting jalan yang ada juga belum memadai sehingga rekayasa jalan adalah satu keniscayaan,” ujar Ema, Jumat (13/1/2023).

Selain rekayasa lalu lintas, Ema juga menyebut optimalisasi kantung parkir dan tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi hal yang diupayakan Pemkot Bandung dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di sekitar Masjid Raya Al Jabbar. Ia juga menjelaskan, data terbaru soal jumlah kantung parkir di Masjid Raya Al Jabbar.

“Parkir itu ternyata tidak seperti kemarin yang disampaikan. Jumlah 1.500 itu ternyata akumulasi dari motor yang dipaksakan ke celah-celah, itu baru bisa. Kalau hanya untuk roda empat, ketersediaannya hanya sekitar 400 unit. Itu data terbaru dari kepolisian yang baru saya terima,” terang Ema.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, ada lahan seluas 5.000 meter persegi yang akan diproyeksikan menampung para PKL. Hal ini akan dikomunikasikan unsur kewilayahan.

“Itu lahan untuk pedagang. Nanti akan dikomunikasikan oleh pak camat, karena itu lahan milik masyarakat. Untuk pedagang, karena dari segi kepadatan tanahnya pun bukan diperuntukkan lahan parkir,” tutur Ema.