Libur Lebaran 2022, Wisatawan Ternyata Tidak Untungkan UMKM

Dari temuan di lapangan itu, Benny bilang, Disparbud menggodok sejumlah cara untuk menyelaraskan roda wisata dan geliat perekonomian warga lokal. Meski begitu, Ia meminta pelaku UMKM khususnya kuliner, agar tetap mematok harga yang wajar.

"Penyedia makanan misalnya tidak boleh mematok harga yang tinggi, misal minuman di minimarket Rp2.000, jual Rp3.000 lah jangan Rp7.000 atau Rp10 ribu. Ini perputaran ekonomi bisa berputar karena UMKM bisa meningkat terutama pemilik warung. Pengunjung juga tidak keberatan karena harganya relatif wajar," ujar Benny.

Tujuan membangun destinasi wisata ialah guna membangun ekonomi kemasyarakatan. Sehingga, Benny menjelaskan, jika dampak tidak signifikan pada perekonomian masyarakat lokal, maka hal itu harus dievaluasi dengan melibatkan kabupaten dan kota.

"Jadi, untuk apa ada objek wisata kalau tidak berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya?" ucapnya.

Disparbud Jabar juga kini tengah mengatur regulasi agar konglomerasi tidak mengambil porsi dari masyarakat lokal di lokasi wisata. Hal itu pernah dilakukan saat Benny mengunjungi Pantai Karang Potong di Cianjur.

"Kami coba atur kemarin di Karang Potong, udah oke, view oke, saya instruksikan tidak boleh menjual makanan yang sudah ada di masyarakat. Artinya nanti segmen lain, biarkan di masyarakat tumbuh," ungkapnya.

Selama libur lebaran 2022 di Jabar, banyak evaluasi yang harus dilakukan pada sektor pariwisata. Benny menambahkan, persoalan infrastruktur pendukung wisata juga masih harus diperhatikan seperti misalnya tempat sampah, musala, dan toilet.

Soal pengaturan jumlah pengunjung yang membludak, Benny mengatakan jika kondisi itu terjadi karena kunjungan wisatawan ke destinasi wisata favorit terdampak euforia. Sebab, wisatawan baru bisa berlibur setelah lebaran selama dua tahun tertahan pandemik COVID-19.

"Contoh kemarin di Pangandaran begitu padatanya di area-area tempat wisata, di area pantai yang bisa dipakai berenang sehingga bisa memacetkan, ini disebabkan fasilitas tempat parkir yang tidak memadai," katanya.

Menyoal Pangandaran, Benny mengatakan, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Disparbud Jabar, dan Pemkab Pangandaran, tengah menggodok regulasi untuk masuk ke area wisata, salah satunya dengan membuat kantong parkir.

"Pemerintah daerah harus mempersiapkan shuttle untuk mengantarkan mereka ke area wisata," kata dia.

Adapun berdasarkan catatannya, Benny bilang bahwa wisatawan yang datang ke objek wisata masih berasal dari wisatawan lokal.