Kuota Turun Drastis, Hanya 18 Jemaah Haji Kota Sukabumi Berangkat 2026

ilustrasi haji (pexels.com/Mido Makasardi)

Dari total 35 kuota yang tersedia, sebanyak 14 orang belum melakukan pelunasan biaya haji. Sementara dari 21 orang yang sudah melunasi, terdapat perubahan data jemaah.

“Dua orang mutasi ke Kota Bogor, satu orang masuk dari Jawa Tengah, jadi tersisa 20 orang. Dari jumlah itu, dua orang menunda keberangkatan, sehingga totalnya menjadi 18 jemaah,” katanya.

ilustrasi haji (pexels.com/Haydan As-soendawy)

Berbagai tahapan persiapan telah dilakukan oleh calon jemaah, termasuk manasik haji di tingkat kecamatan dan kota.

“Manasik tingkat kecamatan sudah dilaksanakan pada 11–14 Februari 2026, kemudian tingkat kota pada 2 April 2026. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan vaksinasi polio dan meningitis,” kata Apipudin.

Selain itu, pembinaan bagi Ketua Rombongan (Karom) dan Ketua Regu (Karu) juga tengah berlangsung di Asrama Haji Indramayu.

Jemaah haji asal Kota Sukabumi dijadwalkan berangkat pada 7 Mei 2026 dan masuk dalam gelombang kedua. Ia menambahkan, kepulangan jemaah diperkirakan pada 17 Juni 2026.

“Masuk Kloter 13 JKS bersama Kabupaten Sukabumi dan Kota Bekasi. Rencananya berangkat ke Mekkah lebih dulu, lalu ke Madinah,” ujarnya.

ilustrasi haji (pexels.com/Şevval Pirinççi)

Para jemaah yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu antrean selama 12–13 tahun. Jemaah tertua berusia 85 tahun, sedangkan yang termuda 18 tahun.

Sebanyak empat petugas juga akan mendampingi jemaah, terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan.

Apipudin mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji, mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang lebih panas. “Ibadah haji itu 95 persen fisik, jadi jemaah harus menjaga kesehatan, olahraga, dan pola makan,” katanya.

ilustrasi haji ke Makkah (pexels.com/Mutahir Jamil)

Terkait potensi dampak konflik di Timur Tengah, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah skenario untuk keberangkatan jemaah.

“Skenario pertama tetap berangkat dengan perubahan jalur, misalnya memutar lewat Afrika sehingga waktu tempuh lebih lama,” kata Apipudin.

Ia menambahkan, opsi lain adalah penundaan keberangkatan demi keamanan, dengan jaminan diberangkatkan pada tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

“Sementara jika pembatalan datang dari Arab Saudi, itu di luar kewenangan pemerintah Indonesia,” tuturnya.