Konflik Sekda Herman dan Wagub Erwan Dapat Merusak Citra Pemprov Jabar
- Konflik antara Wagub Erwan dan Sekda Herman mencuat ke publik
- Kristian Widya Wicaksono menilai kurangnya profesionalisme di level birokrasi
- Gubernur Dedi Mulyadi harus menyelesaikan konflik dan mempertimbangkan sanksi administratif
Bandung, IDN Times - Ketidakharmonisan hubungan Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawandengan Sekretaris Daerah, Herman Suryatman kini terang-terangan mencuat ke publik. Erwan secara langsung menyebutkan dirinya tidak akur dengan Herman.
Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai, konflik terbuka keduanya itu menunjukkan kurangnya profesional di level puncak birokrasi yang seharusnya menjadi contoh stabilitas dan harmonisasi.
Birokrasi menurutnya, merupakan organisasi yang cara kerjanya berpedoman pada prosedur operasional baku, sehingga stabilitas adalah ciri utama organisasi birokrasi.
"Alih-alih menuntaskan berbagai persoalan administrasi publik, kedua pejabat justru menampilkan konflik kepentingan yang berpotensi merusak citra pemerintah dan membingungkan bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat," ujar Kristian, Senin (30/6/2025).
1. Berpotensi membuat roda pemerintahan stagnan
Kristian menyampaikan, konflik yang kini terjadi antara Wagub Erwan dan Sekda Herman lebih menyerupai aktor sandiwara politik daripada pemimpin birokrasi yang bertanggung jawab. Sehingga, hal ini harus diselesaikan.
"Bahkan hal ini menyebabkan birokrasi Pemda Provinsi Jawa Barat terancam terjebak dalam stagnansi permainan kekuasaan yang semu," katanya.
2. Gubernur bisa memanggil dua pejabat ini
Lebih lanjut, Kristian mengatakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi harus peka dan jangan berharap bahwa masalah antara Wagub dan Sekda ini akan mereda dengan sendirinya.
"Gubernur wajib memanggil kedua pejabat secara langsung dan memberikan penjelasan tentang keputusan yang dibuat sebagai hasil pemanggilan tersebut kepada publik secara konkret," ucapnya.
Jika akar konfliknya tidak dapat diurai, kata dia, maka Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi harus mempertimbangkan sanksi administratif.
"Bahkan bisa melakukan penunjukan pelaksana tugas sementara, agar pelayanan publik dapat tetap terjaga dengan baik," katanya.
3. Erwan akui tidak akur dengan Herman
Diketahui, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai Sekda Jabar, Herman Suryatman sudah offside dalam menjalankan tugas roda kepemerintahan. Erwan merasa, Sekda Jabar banyak bekerja di luar kewenangannya.
Kekesalan itu memuncak saat awak media mengkonfirmasi langsung kepada Erwan di Gedung Sate, Senin (30/6/2025). Di mana sebelumnya rumor keduanya tidak akur sudah mencuat ke publik beberapa pekan kemarin.
Menurut Erwan Sekda seharusnya banyak bekerja di kantor, dan mengkonsolidasikan kepada kepala OPD atas temuan gubernur dan wakilnya di lapangan.
"Sebenarnya perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu Mengkoordinir sekretariat daerah mengkoordinir. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan,"
"Apa yang menjadi temuan Pak Gubernur, saya ke lapangan. Terus di sini Pak Sekda tinggal mengkoordinasi dengan para dinas-dinas terkait. Selesaikan, fokus kepada program-program kerja kita. Fokus kepada Jabar Istimewa," ujar Erwan dengan nada tinggi.
