Koalisi Ojol Desak Pemerintah Hentikan Politisasi Mitra Driver
Bandung, IDN Times - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai komunitas yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) melakukan aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 8 Mei 2025. Aksi ini menyuarakan keresahan para mitra pengemudi atas berbagai kebijakan dan narasi publik yang dinilai menyesatkan, memecah belah, dan mempolitisasi keberadaan ojol.
Dalam orasinya, Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyampaikan bahwa isu pengemudi ojol belakangan ini bukan lagi sekadar persoalan kesejahteraan atau perlindungan, tapi telah berubah menjadi alat komoditas politik oleh sejumlah pihak yang tidak memahami akar persoalan di lapangan.
“Yang perlu kita ketahui, ojol sedang tidak baik-baik saja. Banyak kepentingan elite yang memanfaatkan ojol dengan cara membelah-belah kami demi kepentingan pribadi dan kelompoknya,” kata Andi, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (9/5/2025).
1. Isu THR bukan berasal dari komunitas mitra pengemudi
Menurut Andi, isu-isu seperti tunjangan hari raya (THR), jaminan pensiun, hingga desakan perubahan status menjadi pekerja tetap, kerap muncul bukan dari aspirasi asli komunitas pengemudi, tetapi digulirkan oleh kelompok tertentu demi pencitraan atau kepentingan elektoral.
Pengemudi, kata Andi, kerap dijadikan panggung, tetapi tidak pernah dilibatkan secara sejati dalam proses pengambilan keputusan.
"Kami bukan panggung politik, kami bukan properti narasi. Jangan jadikan driver ojol sebagai alat untuk meraih dukungan, menambah suara, atau memperkuat posisi tawar di politik nasional,” ujar Andi.