Ketua KPU Minta Pendataan Data Pemilih di Pilkada Tak Asal-asalan

Arief menuturkan, saat in sedikitnya ada 450 ribu daftar pemilih baru pada Pilkada Serentak 2020. Data ini meningkat karena sebelumnya pilkada direncanakan berlangsung pada September 2020.

"Pemilih baru sudah pasti bertambah lagi karena memang ada perubahan jadwal untuk pemilihannya. Tapi angka pasti penambahannya saya agak lupa," kata dia.

Terkait penyelenggaraan pilkada tahun ini, Arief menyebut baru ada 173 daerah yang telah mengucurkan anggarannya mencapai 100 persen. Sedangkan total daerah yang bakal menyelenggarakan pilkada mencapai 270.

KPU masih menunggu pemerintah daerah bisa merealisasikan dana tersebut untuk kemudahan KPUD dalam mempersiapkan pemilihan umum.

"kalau memang di masih diperlukan atau ada kekurangan untuk tambahan APBN tentu kita akan usulkan untuk dipenuhi melalui APBN," ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemik COVID-19, Arief mengimbau agar panitia daerah bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam pemenuhan alat pelindung diri (APD). Ketersediaan ini penting, jangan sampai panitia pemilu ikut terpapar atau justru menyebarkan virus corona ketika pelaksanaan pilkada.

"Saya sudah berikan instruksi juga pada KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota,. Kalau ada hal-hal yang mendesak sementara kita tidak mampu melakukan terkait dengan aktivitas kebutuhan barang yang berhubungan dengan alat pelindung diri, maka silakan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan gugus tugas setempat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengkritisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Pada Masa Pandemik COVID-19.

Ia menilai, isi PKPU itu baru sebatas upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPU kepada para petugas, peserta dan pemilih agar tidak terpapar virus tersebut.

Titi mengatakan, seharusnya dalam PKPU juga mengatur langkah-langkah konkret yang harus diambil penyelenggara apabila nantinya terjadi risiko penularan virus itu.

“Nah harusnya selain KPU mengatur pencegahan dengan protokol kesehatan, KPU juga punya protokol antisipasi apabila terjadi risiko dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemik. Nah itu yang belum ada,” kata Titi saat dihubungi IDN Times.