Ketua DPRD Imbau Pemkot Bandung Beri THR untuk para P3K Purna Waktu

Dia menuturkan, adanya uang diberikan setiap pekerja termasuk P3K PW jelas akan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Uang tersebut kemudian bisa dijadikan untuk kebutuhan rumah tangga yang diharap berdampak pada perekonomian secara regional di Kota Bandung.

"Dengan adanya THR bagi PPPK Paruh Waktu, saya menyakini hal ini dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat ditengah kondisi hari ini," ujarnya.

Harapan mendapatkan THR salah satunya disampaikan ST yang merupakan P3K di salah satu dinas kota Bandung. Sebagai pekerja yang sudah beberapa tahun mengabdi, dia jelas mengharapkan adanya tunjangan tersebut.

"Iya berharap THR untuk PPPK PW ini direalisasikan ya, secara kerjaan pun kita mengerjakan halnya sama. Jadi berharap sekali mendapat hak yang sama," kata ST saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).

ST menyebut bahwa uang dari THR sangat diburuhkan apalagi banyak pegawai yang harus mudik ke kampung halaman bukan hanya luar kota bahkan ada yang ke luar provinsi Jawa Barat. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi pasti dari Pemkot Bandung maupun dinas terkait apakah akan ada atau tidak tunjangan tersebut.

"Sejauh ini belum ada update info pencairan, terakhir itu malah informasi pencairan dari daerah tetangga," ungkap ST.

Hal senada disampaikan oleh P3K PW lain berinisial AS. Hingga H-10 ini belum ada kepastian mengenai tunjangan hari raya yang selama ini dinanti. Dia pun agak kesal karena kajian yang disampaikan Wali Kota Bandung hingga sekarang belum disampaikan kepada para pegawai.

"Pak (Farhan), daerah lain sudah ada kepastian, mohon kita di Kota Bandung kasih kepastian juga. Sudah satu minggu dari statemen akan dikaji, sampai sekarang belum ada updatenya," kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih dalam tahap pengkajian dan belum dapat dipastikan.

Farhan menjelaskan, secara regulasi, THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri telah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, untuk PPPK paruh waktu, aturan tersebut belum secara tegas mengatur pemberian THR sehingga diperlukan kebijakan khusus.

“Kalau THR untuk ASN, TNI, dan Polri sudah pasti ada. Tetapi khusus untuk PPPK paruh waktu, saya mohon maaf, belum bisa menjanjikan. Secara aturan memang belum ada, jadi ini tinggal kebijakan,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebelum mengambil keputusan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu di Kota Bandung mendekati 8.000 orang. Sementara secara keseluruhan, total ASN di lingkungan Pemkot Bandung telah melampaui 20.000 pegawai, termasuk PPPK penuh waktu.