3 Penyebab Elektabilitas KDM Lampaui Prabowo Menurut Guru Besar Unpad
- Survei Tempo Data Science terhadap 1.260 responden mencatat elektabilitas Dedi Mulyadi melampaui Prabowo Subianto, dengan tren Dedi meningkat sementara Prabowo menurun.
- Guru Besar Unpad Muradi menilai Dedi dekat dengan kelas menengah melalui kerja politik dan dialog langsung, sedangkan Prabowo dinilai lebih bermain di level elite.
- Muradi menyebut pernyataan Prabowo yang dianggap tidak didukung data valid serta ketidakhadirannya saat bencana memicu sentimen negatif dan menurunkan kepercayaan publik.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, orang nomor satu di Jabar tersebut mendapatkan elektabilitas tinggi melebihi Presiden Prabowo Subianto dalam survei Tempo Data Science periode 31 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026.
Survei yang melibatkan 1.260 responden dari 38 provinsi di Indonesia itu, menggunakan metodologi multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen serta margin of error (MoE) kurang lebih 2,9 persen.
Nama Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi di angka 30 persen. Kemudian, disusul Prabowo Subianto di angka 20 persen. Atas temuan itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan, Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menyampaikan beberapa pandangannya mengapa elektabilitas KDM lebih tinggi dibandingkan Prabowo.
1. Dedi Mulyadi lebih dekat dengan kelompok masyarakat ekonomi menengah
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Menurut Muradi, KDM memiliki kerja-kerja politik yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah. Sementara, Prabowo Subianto lebih ke kalangan elite. Belum lagi, belakangan ini presiden banyak membuat blunder politik melalui pernyataannya setiap kali berpidato.
"Yang saya kira dalam bahasa politik, Pak Prabowo dia mainnya di level elit. Dia kemudian tidak bersentuhan dengan publik, kemudian banyak terjadi apa namanya blunder-blunder politik, termasuk misalnya setiap dia pidato orang kemudian marah, merasa marah karena tidak ada perasaan empati ke publik," ujar Muradi, Senin (31/8/2026).
2. Prabowo banyak blunder politik
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Muktamar NU ke-35 di Ponpes Tambakberas Jombang, Kamis (27/8/2026). Tangkapan layar YouTube Sekretariat Negara. Blunder politik tersebut pun, kata Muradi, kerap kali disertai dengan data yang tidak valid, akhirnya membuat adanya reaksi publik atau sentimen negatif. Dampaknya masyarakat kurang percaya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
"Data-data yang disampaikan Pak Prabowo tidak real. Data misalnya soal kemiskinan, soal sembako, bahan pangan, dan segala macam kan gak real. Itu menjadi publik merasa bahwa ini kalau survei," katanya.
Saat ini, menurut Muradi, masyarakat paling banyak berkomentar dari kelas menengah, bukan lagi kelompok elit, dan KDM mendapatkan keuntungan dari kondisi ini.
"Artinya secara prinsipil saya kira Pak KDM tidak betul-betul mendapatkan kerja dengan baik tapi dia mendapatkan sebagian besar juga mendapatkan limpahan dari kemarahan publik di tengah kinerja ataupun cara Pak Prabowo menangani masalah," katanya.
3. Prabowo kurang memiliki prioritas
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Muktamar NU ke-35 di Ponpes Tambakberas Jombang, Kamis (27/8/2026). Tangkapan layar YouTube Sekretariat Negara. Muradi juga mencontohkan, kehadiran dari para tokoh tersebut dalam kondisi bencana alam, di mana Presiden Prabowo tidak langsung hadir di tengah korban bencana. Padahal hal tersebut sangat membutuhkan sosok pemimpin.
"Contoh misalnya yang paling gampang dalam tiga bulan terakhir kan ada soal bencana di Sumatera, kemudian bencana di kelaparan di Papua, kemudian gempa di NTT, terakhir misalnya kebakaran di Kalimantan kan cerminan bahwa beliau tidak punya prioritas," tuturnya.
Kehadiran sosok presiden dalam hal bencana alam sangat ditunggu oleh masyarakat yang menjadi korban. Seharusnya, kata dia, presiden bisa langsung datang, tidak menunggu bencana alam mereda.
"Padahal publik kan pengen begini, kebakaran itu kan gak bisa datang padam kan? Tapi kalau orang kena bencana alam, yang diperlihatkan menenangkan psikologisnya. Kehadiran pemimpin datang, betul kehadiran dan pemimpin datang, negara hadir, mereka sudah tenang," kata dia.
4. KDM sangat dekat dengan kelompok di luar elit
Dedi Mulyadi saat hadir dikegiatan Jambore Satlinmas di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal) Sedangkan, langkah-langkah politik KDM saat ini dinilai Muradi sangat dekat dengan kelompok menengah. Sehingga, wajar saja ada perbedaan elektabilitas diantara kedua tokoh yang sama dari partai Gerindra itu.
"Yang ketiga, KDM memang mewakili entitas kelas menengah kalau kita bicara soal perilaku politik ataupun manuver politik KDM itu dia mewakili entitas kelas menengah yang hari ini itu lebih dari 60 persen kan suara mereka," katanya.
Muradi menambahkan, sosok KDM pun sangat dekat dengan kelompok kelas menengah ke bawah, dan itu sering dimunculkan ke publik melalui media sosialnya si mana dia berdialog dengan masyarakat langsung yang kini tengah dalam kondisi kesusahan.
"Ditambah kemudian simpatinya publik di level kelas menengah bawah, tadi melihat dia merangkul dan segala macam yang memang pada akhirnya sebagian besar ada repetisi dari Pak Jokowi tapi dia membungkus dengan hal yang berbeda kan gitu," tutur Muradi.
Sebelumnya, Tempo Data Science juga mengungkap perkembangan elektabilitas Dedi meningkat signifikan. Pada Desember 2025, elektabilitasnya ada di angka 15 persen. Pada Februari 2026, elektabilitasnya naik 24 persen dan kini sudah di angka 42 persen.
Sebaliknya, elektabilitas Prabowo terus mengalami penurunan. Pada Desember 2025, elektabilitas Prabowo masih ada di angka 48 persen. Kemudian pada Februari 2026 masih di angka 37 persen.
Di survei tersebut, Tempo Data Science juga mengungkap skenario bila Dedi tidak ikut pilpres pada 2029, maka suaranya diproyeksi akan beralih ke Sherly Tjoanda yakni 16 persen, kemudian disusul Anies Baswedan 13 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 12 persen.
Di sisi lain, bila Prabowo yang tidak ikut Pemilu 2029, maka suaranya akan pindah ke Dedi Mulyadi 24 persen, kemudian Gibran 16 persen dan Anies 12 persen.
