Keputusan MK Terkait Pilkada Penting untuk Demokrasi Indonesia

Menurutnya, sebuah demokrasi dalam sebuah pemilihan umum (pemilu) akan lebih terasa ketika masyarakat punya banyak pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka. Beda cerita ketika ada koalisi gemuk dalam pemilihan sehingga calon terbatas, artinya masyarakat dipaksa untuk memilih calon tersebut.

"Kita bisa dapatkan kader-kader terbaik termasuk dari partai politik," kata Indra.

Di sisi lain, saat ini DPR sedang membahas mengenai RUU Pilkada di Badan Legislatif. Pembahasan ini diperkirakan akan menganulir putusan MK dalam berbagai hal termasuk batas presentase partai politik mengajukan calon dan batas usia calon gubernur yang akan memudahkan langkah Kaesang maju dalam Pilkada.

"Hari ini ada percobaan untuk melawan keputusan MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi untuk menafsirkan proses konstitusi. Ini patut dipertanyakan siapa di balik ini sampai harus ada proses konsoldiasi di DPR," kata dia.

Dia menuturkan, penjegalan aturan MK sebenarnya sangat sulit karena lembaga ini menjadi yang tertinggi dalam memutus sebuah aturan. Jika ada yang menjegal maka publik akan melihat dan marah dengan keputusan tersebut.

Sebab, pengambilan keputusan di DPR yang mengahalangi MK sangat berbeda dengan langkah yang dilakukan KPU ketika ada keputusan MK yang membuat Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

"Saya pikir tidak akan semulus itu (mengakali putusan MK) kecuali ada tangan tidak terlihat," ujarnya.