Kasus Suap Meikarta, Ini Alasan Pemprov Jabar Tak Mau Urus Perizinan

Uang pelicin itu, kata Neneng Hassanah, diminta oleh Iwa Karniwa dengan jumlah Rp1 miliar. Atas permintaan itu, Neneng Hassanah sempat meminta bawahannya, Neneng Rahmi (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), untuk mencari jalan lain agar tak perlu menyuap Iwa.

“(Menurut Neneng Rahmi) katanya pak Iwa minta lebih,” tuturnya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (3/2).

Sinyal permintaan uang pelicin itu ditampik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat ketika itu, Deddy Mizwar. Menurut Deddy, Pemprov Jabar tak kunjung meneken draf RDTR karena Pemkab Bekasi belum menyiapkan lahan pengganti atas alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman Meikarta.

“Jadi lahan yang digunakan Meikarta itu dalam RDTR adalah lahan pertanian. Jika dialihfungsikan menjadi pemukiman, maka harus ada lahan pengganti. Tetapi saya tidak tahu Meikarta, kami hanya sempat sekali rapat tentang RDTR Bekasi itu,” kata Deddy, di tempat yang sama.

Keterangan itu sejalan dengan kesaksian yang diberikan Deddy Mizwar pada Rabu, 20 Maret 2019, dalam persidangan Meikarta atas terdakwa Neneng Hassanah. Dalam persidangan itu, Deddy mengaku sempat marah pada proyek Meikarta karena sudah memulai proyeknya di atas lahan seluas 500 hektare tanpa mengantongi rekomendasi dari gubernur.

Menurutnya, tindakan itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.

Perda tersebut salah satunya mengatur jika pengembang proyek di kawasan metropolitan perlu memiliki rekomendasi gubernur terlebih dulu sebelum memulai proyeknya. Sementara Lippo, hanya punya hak terhadap lahan seluas 84,6 hektare saja.

Sebelumnya, Iwa dijadikan terdakwa kasus suap Meikarta setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengumpulkan kesaksian dan alat bukti atas suap yang ia terima. Versi KPK, Iwa menerima total suap sebesar Rp900 juta dari rencana suap sebesar Rp1 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa perjalanan suap hingga sampai ke meja Iwa diawali dengan keinginan Meikarta untuk memasukkan proyeknya ke dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Provinsi Jabar.

Karena otoritas RDTR ada di meja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sudah menerima uang suap dari Meikarta, perlu mengalirkan duit suap ke Pemprov Jabar.