Kampus Unpad Belum Tertarik untuk Mengelola Pertambangan

15 Feb 2025, 07:04 WIB

Lokasi tambang galian C di Lombok Timur (IDN Times/Ruhaili)

Bandung, IDN Times - Universitas Padjadjaran (Unpad) masih belum tertarik untuk mengelola pertambangan. Walaupun saat ini rencana tersebut siap digulirkan agar tambang bisa dikelola oleh seluruh elemen termasuk organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran Unpad, Prof. Rizky Abdulah mengatakan, Unpad berpegang teguh pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” dalam setiap langkahnya. PIP tersebut menjadikan Unpad sebagai institusi pendidikan yang memiliki kepedulian tinggi pada kelestarian lingkungan hidup.

Unpad memastikan pada saat sebuah kegiatan terbukti merusak lingkungan hidup, maka kampus tidak akan pernah berpartisipasi dalam hal tersebut. Hal itu juga berlaku terkait isu pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi, di mana Unpad bersikap sangat hati-hati.

“Termasuk dalam menyikapi isu izin kelola lahan tambang bagi perguruan tinggi, tentu akan mengacu pada PIP tersebut. Ada proses hukum yang harus dihormati, dan isu lingkungan hidup yang juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Di atas segalanya, Unpad berpihak pada kelestarian lingkungan hidup,” kata Rizky melalui siaran pers diterima IDN Times, Jumat (14/2/2025).

1. Belum pada posisi menerima atau menolak

Universitas Padjadjaran (youtube.com/unpad)

Menurutnya, hingga saat ini Unpad tidak dalam posisi menerima atau menolak kebijakan pemberian izin kelola lahan tambang bagi perguruan tinggi. Meski Unpad memiliki keilmuan terkait seperti Teknik Geologi, Geofisika, Hukum, Good Governance, dan Risk Management, serta sering terlibat dalam penelitian dan pengembangannya, tetapi tidak serta merta Unpad tertarik mengelola tambang.

“Kami tidak pernah menyatakan merespons positif atau merespons negatif terkait isu tersebut. Unpad masih harus melihat dan mempertimbangkan dulu berbagai aspek, manfaat dan mudaratnya, terutama terhadap lingkungan hidup," kata dia.

Yang pasti, lanjutnya, Unpad tetap mengutamakan fungsi utamanya sebagai institusi yang fokus dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan fokus dalam menyelesaikan masalah masyarakat serta mendukung program pemerintah yang lebih prioritas.

2. Tetap hormati inisiatif ini

ilustrasi site lahan tambang (unsplash.com/Hector Brasil)

Rizky menyatakan bahwa Unpad tetap menghormati inisiatif tersebut mengingat beberapa perguruan tinggi memang memiliki bidang ilmu spesifik yang berkaitan dengan pertambangan dan bekerja sama atau menjadi tenaga ahli dalam penelitian dan pengembangan dengan industri pertambangan.

“Namun tidak berarti Unpad serta merta akan melaksanakan hal tersebut. Unpad belum memutuskan untuk terlibat dengan rencana pengelolaan izin tambang untuk perguruan tinggi,” tegas Prof. Rizky.

3. Aturan ini bisa jadi pembungkaman kampus

ilustrasi bungkam (pexels.com/Julia M Cameron)

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Prof. Gabriel Lele, menilai wacana izin bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang tidak tepat. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan korporatisasi kampus dan berpotensi menjadi bentuk pembungkaman.

“Pemberian izin tambang ini sebagai bentuk korporatisasi atau lebih tepatnya bentuk korporatisme baru di lingkungan kampus,” ujar Prof. Gabriel Lele, Sabtu (14/1/2025).

Gabriel menjelaskan bahwa korporatisme ini adalah strategi negara untuk merangkul kelompok di luar pemerintahan, termasuk kampus, dengan memberikan privilege, tetapi dengan syarat membatasi suara kritis.

“Saya justru melihat bahwa hal ini juga merupakan bentuk pembungkaman suara kritis kampus secara halus,” katanya.