Kader Banyak Mundur Jelang Pileg 2024, Ada Apa Dengan Demokrat Jabar?

Selama berkarier di Partai Demokrat Jabar, Didin mengungkapkan, setiap pencalonan Bacaleg tidak melulu soal uang. Ada beberapa proses lain yang dinilainya berbeda dengan syarat Bacaleg sebelumnya.

"Kenapa sekarang uang jadi faktor utama? Dana saksi yang peruntukkannya masih Februari 2024, kenapa harus segera sekarang? Padahal, urusan uang saksi itu masih bisa dibahas kemudian hari, yang penting sekarang fokus kepada proses penjaringan dan pendaftaran ke KPU dulu," ungkapnya.

Didin mengatakan, partai seharusnya mempertimbangkan apakah bakal calon tersebut akan ditetapkan menjadi calon legislatif. Sehingga, aturan ini ia rasa tidak masuk akal.

"Jadi aneh, apalagi jumlahnya ratusan juta. Saya pikir gak bisa semua orang disamakan. Ibarat anak sekolah, gak semua siswa mampu, ketika itu ada kebijakan, pengecualian, dan toleransi," ucapnya.

Dalam berpartai, Didin menjelaskan, ada jenjang kaderisasi yang harus ditempuh terutama dalam kepengurusan partai. Seharusnya, semua itu dilihat dari kader utama, dan itu harusnya menjadi prioritas.

"Jangan kemudian semua kebijakan disamakan dengan orang baru masuk yang ngga pernah ikut rapat, bukan pengurus, karena punya uang kemudian mendapat prioritas nomor satu. Kan gak begitu," katanya.

Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Demokrat Jabar, Andi Zabidi mengatakan, proses pencalegan telah dilakukan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat.

"Partai Demokrat sebagai partai terbuka tidak hanya mengusulkan Bacaleg dari internal pengurus dan kader saja, tetapi juga dari unsur-unsur tokoh masyarakat," ujar Andi, Selasa (9/5/2023).

Andi mengatakan, tidak benar jika ada informasi yang menyatakan bahwa setiap Bacaleg dimintai sejumlah uang untuk penentuan nomor urut. Dia mengungkapkan, semua Bacaleg sebelumnya telah mengisi formulir yang berisi kesiapan menerima keputusan tentang penyusunan nomor urut.

"Terkait sumbangan dana Bacaleg untuk pembiayaan saksi bersifat sukarela tanpa paksaan," ungkapnya.

Dia menambahkan, penentuan nomor urut bagi Bacaleg didasarkan kepada sejumlah kriteria objektif meliputi pembobotan dedikasi, rekam jejak kinerja, integritas moral, daya intelektual, dan komitmen perjuangan.

"Keputusan akhir penyusunan nomor urut Bacaleg merupakan kewenangan DPP," kata dia.