Cirebon, IDN Times - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk tidak memangkas anggaran program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) pada 2025.
Sebelumnya, pemerintah daerah memang telah mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar untuk merenovasi sebanyak 340 unit rumah di berbagai wilayah.
Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak dan sehat untuk ditinggali.
Saat ini, tim DPKPP tengah melakukan verifikasi lapangan guna memastikan rumah-rumah yang masuk dalam daftar penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria rutilahu.
Menurut Adil, Pemkab Cirebon memiliki komitmen kuat untuk terus menjalankan program perbaikan rutilahu meskipun kondisi anggaran daerah menghadapi berbagai tantangan.
"Kami memastikan anggaran Rp7 miliar tetap utuh untuk program rutilahu tahun depan. Tidak ada pemangkasan karena ini program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat kecil," kata Adil, Senin (17/2/2025).
Ia menambahkan, jumlah rumah yang diperbaiki setiap tahunnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pada 2024, Pemkab Cirebon juga telah mengalokasikan dana untuk program serupa, dan hasilnya dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup warga penerima manfaat.
Saat ini, DPKPP tengah melakukan verifikasi terhadap calon penerima manfaat program rutilahu. Proses ini melibatkan tim teknis yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi rumah dan kelayakan penerima bantuan.
"Kami tidak bisa sembarangan dalam menentukan rumah yang akan dibantu. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti kondisi rumah yang benar-benar tidak layak huni, status kepemilikan yang jelas, serta kesediaan pemilik rumah untuk berpartisipasi dalam perbaikan," kata Adil.
Rumah yang masuk kategori rutilahu umumnya memiliki struktur bangunan yang tidak kokoh, atap bocor, lantai tanah, serta ventilasi yang buruk. Selain itu, penerima bantuan juga diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah.
Proses verifikasi ini ditargetkan selesai dalam beberapa bulan ke depan agar pembangunan dapat segera dimulai. Adil berharap pelaksanaan program bisa berjalan lancar tanpa kendala administrasi maupun teknis di lapangan.
Meski program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, pelaksanaannya tetap memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran dibandingkan dengan jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup banyak di Kabupaten Cirebon.
"Jika melihat kebutuhan di lapangan, jumlah rumah yang harus diperbaiki masih cukup banyak. Namun, kami berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada agar manfaat program ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Adil.
Ia juga berharap ada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk membantu percepatan penanganan rutilahu di Cirebon. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari dunia usaha bisa menjadi salah satu solusi dalam menambah jumlah rumah yang diperbaiki setiap tahunnya.
"Kami juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam gotong royong pembangunan, baik dalam bentuk tenaga maupun material, agar proses perbaikan berjalan lebih efisien," katanya.